Pemerintah Kebut Pemulihan Daerah Terdampak Bencana Aceh dan Sumatera

Reporter: Arif Budianto, kompas.com, Lailatul Anisah, Nurtiandriyani Simamora, Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia merasakan duka yang mendalam pada penghujung tahun 2025. Pasalnya, tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang.

Banjir bandang yang membawa serta tumpukan kayu gelondongan menghancurkan rumah-rumah warga, fasilitas umum, hingga merenggut nyawa.

Melansir dari Kompas.com, berdasarkan data dari BNBP total korban meninggal dunia mencapai 1.177 orang per Minggu, (4/1/2026).

“Kemarin rekapitulasi kita di-cut-off pukul 16.00 itu 1.167, hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia,” ucap Kepala Pusat Data dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari

Untuk korban yang mengungsi ada sekitar 242.174 orang. Sedangkan untuk korban hilang mencapai 148 orang. Asal tahu saja, jumlah korban yang hilang mengalami pengurangan 17 nama.

Hal itu setelah pihak desa, kecamatan, maupun anggota keluarga melakukan koreksi data.

Rinciannya meliputi di Aceh sebanyak 31 jiwa hilang, Sumut sebanyak 43 jiwa hilang, dan Sumbar sebanyak 74 jiwa hilang.

Anggaran pemulihan bencana Sumatera

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi banjir bandang di tiga provinsi beberapa kali.

Terbaru, Prabowo mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada tanggal 1 Januari 2026 untuk mengecek proses pemulihan pasca bencana.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir yang melanda Sumatera dan Aceg harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim.

“Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna Senin (15/12/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan besaran dana negara yang telah maupun akan dicairkan untuk penanganan bencana banjir dan longsor di tiga wilayah provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

Purbaya menyebutkan, pencairan tahap awal tahun ini dilakukan melalui Dana Kemasyarakatan Presiden dengan total nilai Rp 268 miliar.

Dana tersebut terdiri atas alokasi Rp 20 miliar untuk masing-masing dari tiga provinsi terdampak, serta Rp 4 miliar untuk setiap 52 kabupaten dan kota.

“Ini program Pak Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten atau kota. Itu sudah dicairkan semua,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI dan Satuan Tugas Pemulihan Pasca bencana di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Selain dana yang telah dicairkan tersebut, pemerintah juga menyiapkan dana siap pakai bencana yang dialokasikan kepada tiga provinsi terdampak. Dana tersebut dapat digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total mencapai Rp 1,51 triliun.

“Jadi kalau besok atau hari ini BNPB mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan misalnya, besok bisa cair,” tegas Purbaya.

Ia menambahkan, ketersediaan dana penanganan bencana saat ini sudah memadai dan tinggal menunggu percepatan realisasi. Purbaya pun meminta agar proses pencairan tidak ditunda hingga tahun anggaran berikutnya.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026, Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 51 triliun untuk rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran bagi daerah terdampak bencana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,63 triliun.

“Untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak estimasinya Rp 51 triliun, jadi kami sudah alokasikan itu,” pungkas Purbaya.

Perbaikan infrastruktur dan properti

Pemerintah terus mempercepat perbaikan infrastruktur di daerah terdampak bencana banjir Sumatera.

Jembatan, listrik perlahan mulai pulih di daerah terdampak. Sekolah pun juga perlahan akan kembali dibuka.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pada 2026 pemerintah akan fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.

“Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” kata Abdul dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/12/2025).

Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi.

“Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul.

Selain pemerintah, kolaborasi BUMN dan Danantara juga ikut mendukung percepatan pemulihan bencana Sumatera dengan membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 600 unit di Aceh Tamiang.

Sekedar info, 600 huntara tersebut ditargetkan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026 untuk selanjutnya ditempati warga terdampak bencana.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah bakal membangun 2.603 huntara di Sumatera dan Aceh.

Skema bantuan rumah untuk korban bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah menyiapkan skema bantuan rumah untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ia menyebut, pemerintah akan memberikan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Skema ini disampaikannya usai rapat panjang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, hingga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

"Tadi malam kita sudah melaksanakan rapat dalam rangka penanganan masalah kerusakan rumah, kita bahwa memang ada klasifikasi tiga. Rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp30 juta," kata Tito dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, pemerintah menyiapkan hunian sementara untuk rumah berkategori rusak berat. Namun, bagi masyarakat yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga, pemerintah memberi pilihan bantuan biaya alih-alih hunian tetap.

“Untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujar Tito.

Ia pun menjelaskan, pembangunan hunian tetap dilakukan melalui tiga skema. Skema pertama, dibuat oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebanyak 15.000 unit, dibuat oleh pemerintah yang dikerjakan oleh Kementerian PKP, serta dibuat oleh bantuan pihak swasta.

"Kalau dari Danantara yang mengerjakan 15.000. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu,” imbuh Tito.

Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendukung lainnya.

Tito menyebut, Kementerian Sosial memberikan bantuan perabotan sebesar Rp3 juta per keluarga, bantuan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 per hari selama tiga bulan.

“Kita harapkan secepat mungkin data (penerima bantuan) ini, tentu datanya tidak harus menunggu lengkap, bergelombang karena kan nanti ada lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan,” ujar Tito.