Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah kini tengah melakukan evaluasi 13.520 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin iklim investasi dan kepastian hukum di tanah air.
"Kita telah dan sedang mengevaluasi 13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan," kata SBY dalam pidato Kenegaraannya di gedung MPR/DPR/DPR, Kamis (16/8).
SBY menyadari, masih muncul sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Jika ini dibiarkan, lanjutnya, berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas.
"Kita perlu terus bekerja keras untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi itu," tegasnya.
SBY menambahkan, untuk meningkatkan aliran investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), akan diimbangi dengan kecepatan dan kemudahan perijinan. Salah satu hal yang sudah dilakukan adalah dengan menekan dan mempercepat penerbitan izin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17 hari.
"Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
