Harga Minyak Naik, Prasasti: Tekanan BBM dan Subsidi Kian Berat

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap harga domestik, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Prasasti Center for Policy Studies memandang situasi ini sebagai momentum penting untuk meninjau kembali keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, dan daya tahan ekonomi nasional.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai, dalam kondisi harga minyak global yang meningkat, tekanan terhadap penyesuaian harga BBM domestik hampir tidak terhindarkan.

Baca Juga: Simak Jadwal Lengkap Pembatasan Operasional Truk di Jalan Tol saat Lebaran 2026

Menurut Piter, pertanyaannya bukan semata apakah harga BBM akan naik atau tidak, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menahan kenaikan tersebut melalui kebijakan fiskal yang tersedia.

“Dalam situasi harga minyak naik, tekanan terhadap harga BBM domestik tentu meningkat. Jika pemerintah menahan kenaikan melalui subsidi, maka konsekuensinya ada pada peningkatan beban fiskal. Sebaliknya, jika dilepas maka tekanan terhadap inflasi bisa menjadi lebih kuat,” ujarnya, Minggu (2/3/2026).

Tekanan dari Impor dan Nilai Tukar

Piter menyoroti posisi Indonesia sebagai net importer minyak. Konsumsi minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengahnya.

Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar dolar AS.

Ia menjelaskan, kontribusi harga BBM terhadap inflasi relatif besar, baik melalui dampak langsung (first round effect) maupun dampak lanjutan terhadap biaya produksi, distribusi, dan harga barang konsumsi (second dan third round effect).

Baca Juga: Prabowo Undang Ketum Parpol ke Istana Malam Ini, Bahlil hingga AHY Bakal Hadir

Dengan struktur tersebut, kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi secara bertahap, tergantung pada respons kebijakan yang diambil.

Dalam konteks fiskal, terdapat prinsip umum bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp 50 triliun.

“Angka ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menahan harga BBM melalui subsidi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil, terutama ketika tren harga global sedang meningkat,” ujar Piter.

Selain faktor harga minyak, dinamika nilai tukar juga menjadi variabel penting. Kombinasi kenaikan harga energi global dan potensi pelemahan rupiah terhadap dolar AS dapat memperbesar tekanan harga impor.

“Dampak perang ini besar. Satu, menaikkan harga BBM. Kedua, mendorong dolar menjadi lebih mahal sehingga rupiah tertekan. Kombinasi keduanya akan membuat harga barang impor lebih mahal dan tekanan inflasi ke depan menjadi lebih besar. Ini yang harus diantisipasi oleh otoritas moneter dan pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga: Gejolak di Timur Tengah Bikin Investor Risk-Off, Pasar Keuangan Indonesia Tertekan

Pasar Keuangan dan Resiliensi

Dari sisi pasar keuangan, Piter menilai gejolak global tidak serta-merta mendorong investor keluar dari pasar domestik.

Dalam pandangannya, volatilitas justru bisa menjadi momentum bagi sebagian investor untuk masuk dan mengoleksi aset keuangan Indonesia.

“Gejolak seperti ini tidak otomatis membuat investor keluar. Justru bagi sebagian pihak, ini bisa menjadi timing untuk masuk dan mengoleksi aset-aset keuangan kita,” ujarnya.

Ia juga tidak terlalu mengkhawatirkan potensi arus keluar modal tambahan. Menurutnya, kepemilikan asing di pasar domestik dalam beberapa waktu terakhir telah mengalami penyesuaian, sehingga ruang bagi capital outflow lanjutan relatif terbatas.

Baca Juga: Grab Komitemen Beri BHR Pada Ojol, Nilai Tertinggi Capai Rp 1.6 juta per mitra

Dampak ke Umrah dan Haji

Selain sektor energi dan pasar keuangan, Piter juga menyoroti potensi dampak terhadap aktivitas umrah dan haji apabila ketidakpastian global berlangsung lebih lama dan memengaruhi mobilitas internasional.

Aktivitas tersebut memiliki keterkaitan ekonomi luas di dalam negeri, mulai dari layanan perjalanan, perhotelan, hingga sektor pendukung lainnya.

Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perjalanan, tetapi juga dapat menimbulkan efek rambatan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

Dalam situasi ini, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah menyusun berbagai skenario kebijakan.

“Sulit untuk memprediksi ketidakpastian global. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga, fiskal, dan kepercayaan pasar,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Prasasti menilai periode ketidakpastian global saat ini menuntut kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis perhitungan fiskal yang cermat. Keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal menjadi kunci dalam memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News