/2026/07/08/1400888306.jpg "Pemerintah Bertemu Eks CEO Dubai Financial Centre, Dalami Konsep Pembentukan PFII")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dan DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Sejalan dengan itu pemerintah juga berupaya menyerap pengalaman dari negara yang telah lebih dulu mengembangkannya, salah satunya dilakukan melalui pertemuan dengan mantan Chief Executive Officer (CEO) Dubai International Financial Centre (DIFC).
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses meaningful participation dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Financial Center.
"Semalam kita ketemu dari Dubai Financial Center. Malam ini kita juga ketemu lagi, sekarang masih dari Dubai, tapi mantan CEO-nya. Kita dengarkan bagaimana di sana," ujar Herman saat ditemui Kontan di Kompleks DPR RI, Selasa (14/7).
Baca Juga: Dukung Produktivitas, Kemnaker Minta Pengusaha Siapkan Daycare bagi Pekerja
Menurut Herman, pemerintah sengaja mempelajari pengalaman sejumlah pusat keuangan dunia agar regulasi yang tengah disusun dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.
"Ini kan hal baru. Kita perlu detail. Yang penting kita ingin ini workable. Kalau sudah jadi ya bisa jalan," katanya.
Dari diskusi tersebut, pemerintah memperoleh sejumlah masukan penting. Salah satunya adalah perlunya kepastian hukum sebagai fondasi utama agar pusat keuangan Indonesia mampu menarik investor global.
"Prinsipnya pertama kepastian hukum, kemudian common law itu penting. Karena penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan proses yang kompleks," ujarnya.
Selain itu, Herman mengatakan Indonesia ingin membangun financial center yang berbeda dengan sejumlah negara lain yang hanya berfungsi sebagai pusat transaksi keuangan. Menurutnya, pusat keuangan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerbang pembiayaan bagi proyek-proyek strategis di dalam negeri.
"Kalau kita mengandalkan pembiayaan domestik saja kan ada saving investment gap. Harapannya, melalui financial center investor global yang belum masuk langsung ke Indonesia bisa ikut membiayai pembangunan dari sana," jelasnya.
Ia menambahkan, proyek-proyek strategis yang dikelola Danantara menjadi salah satu potensi proyek yang nantinya dapat memperoleh akses pembiayaan melalui skema tersebut. Bahkan, Danantara juga disiapkan sebagai penyedia modal awal pembentukan financial center.
Tak hanya berdiskusi dengan mantan petinggi DIFC, pemerintah juga telah menjajaki masukan dari pelaku industri keuangan internasional, termasuk investment banker dan private banker yang menangani high net worth individuals (HNWI).
Dari pertemuan tersebut, kepastian hukum, keamanan investasi, dan kemudahan penyelesaian sengketa menjadi faktor utama yang dinilai investor sebelum menanamkan modalnya di suatu negara.
Sementara itu, Herman mengatakan pembahasan substansi RUU Financial Center terus dikebut dan ditargetkan dapat diselesaikan pada pekan depan sebelum masuk ke pembahasan teknis.
Baca Juga: Prabowo Bertemu Dewan Ekonomi Nasional, Bahas Ekonomi dan Penyempurnaan GovTech
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
