Pemerintah Berencana Revisi Tarif PNBP Batubara Hingga Nikel, Ini Penyebabnya

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah semakin serius dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) pada tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan intensifikasi PNBP SDA khususnya dari komoditas batubara, nikel, timah, bauksit dan satgas sawit.

Ia menyebut, intensifikasi tersebut akan mencakup perubahan tarif, layering maupun harga batubara acuan (HBA).

"Nanti kita akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering maupun harga batubara acuan. Nanti mudah-mudahan bisa segera diterima oleh media mengenai kebijakan baru tersebut," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (13/3).

Baca Juga: Mampukah Setoran PNBP Jadi Andalan di Tengah Penurunan Penerimaan Pajak?

Sebagai informasi,  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 76,4 triliun atau 14,9% dari target APBN 2025.

Sayangnya, realisasi tersebut mengalami penurunan 4,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 80 triliun.

Nah, untuk  PNBP SDA migas hanya terkumpul Rp 17,5 triliun atau turun 1,7%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan ICP serta lifting gas bumi akibat penyusutan produksi alamiah.

Kemudian, PNBP SDA Nonmigas tercatat Rp 16.3 triliun atau turun 7,2% yang dipengaruhi oleh penurunan harga dan produksi batubara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Genjot Penerimaan, Pemerintah Bakal Revisi Tarif PNBP Batubara Hingga Nikel

Industri

Kementerian ESDM Bakal Kerek Tarif PNBP Batubara

Nasional

Turunnya Harga Komoditas Lemahkan Setoran PNBP, Pemerintah Perlu Diversifikasi

Industri

Kementerian ESDM Rencana Kerek Tarif PNBP Komoditas Mineral & Batubara, Ini Daftarnya

Industri

Emiten Batubara Berharap Pemerintahan Prabowo Revisi Tarif Royalti Progresif

Investasi

Ada Rencana Penyesuaian Tarif Royalti, Saham AADI, BUMI, INDY Melesat