Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi
Adapun, terkait dengan keterlambatan ini Roy menilai Ia tidak melihat adanya kekhawatiran atau keraguan pemerintah dalam mengirimkan draf Omnibus Law.
Alasannya, tidak ditemukan adanya kejanggalan dari berbagai agenda focus group discussion (FGD) ataupun paparan dari pertemuan yang ia datangi.
Baca Juga: Pengalihan wewenang pemberian insentif fiskal ke BKPM percepat prosedur investasi
Justru Roy melihat kemungkinan adanya revisi ini dari segi redaksional yang masih perlu dirapikan. Namun, jika dari sisi pemerintah, Roy menilai semua memiliki semangat yang sama.
"Selama ini semuanya semangat untuk melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan daerah yang tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan ekonomi maupun pelaku usaha," kata Roy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
