Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya soal perwujudan kota inklusif yang ramah disabilitas dinilai bukan tugas mudah bagi para pemimpin kota di Indonesia.
Zainal Abidin, Wakil Walikota Banda Aceh dalam acara High Level Seminar for Inclusive Cities, di Hotel Le Meridien, Selasa (31/10) berharap, untuk mewujudkan kota inklusif ini, ada bantuan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kami berharap adanya dukungan anggaran khusus dari pemerintah melalui APBN/DAK, termasuk insentif bagi daerah dalam rangka percepatan perwujudan kota inklusif," kata Zainal. Pasalnya, membangun fasilitas ramah disabilitas butuh biaya lebih.
"Semenjak tsunami di Aceh semua bangunan kita sudah ramah disabilitas, dan pembangunan fasilitas tersebut butuh 1% hingga 1,5% anggaran tambahan dari total nilai pembangunan," sambungnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dlam rangka mewujudkan kota inklusif.
"Kan sudah ada dari DAU, mereka bisa manfaatkan APBD mereka, jangan ngomong anggaran terus," kata Bambang seusai acara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
