Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai tak perlu ada perdebatan terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan prosesi penyambutan Joko Widodo (Jokowi) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Tjahjo, semua menjadi sah selama Jokowi bersedia dan SBY mau melakukan penyambutan itu.
Tjahjo mengatakan, jabatan SBY sebagai presiden secara otomatis berakhir begitu Jokowi disumpah menjadi presiden periode 2014-2019. Mengenai posisi SBY saat menyambut Jokowi di Istana nanti, ia menganggap hal itu hanya masalah teknis dan dapat dengan mudah dipahami.
"Soal penyambutan itu, kita lihat ada pisah sambut gaya TNI. Tapi kalau Pak Jokowi tidak keberatan, dan SBY mau, saya kira tidak masalah," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10).
SBY akan menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara dalam seremoni yang dikemas secara militer. Penyambutan itu direncanakan pada Senin petang, setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada pagi harinya.
Rencana SBY menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara itu mengundang tanya. Setelah pelantikan presiden di MPR pada hari itu, SBY bukan lagi tuan rumah di Istana Negara.
"Agak aneh (rencana penyambutan itu). Pak Jokowi sudah dilantik (menjadi presiden). SBY sebagai apa (saat menggelar penyambutan Jokowi itu)?" tanya Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Kamis.
"Ketika (Jokowi) sudah dilantik, kuasa sudah berpindah dan tuan rumah (di Istana Negara) adalah Jokowi," ujar Saldi.
Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat juga mengkritik rencana tersebut. (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
