Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bakal berpartisipasi membangun infrastruktur negara-negara Asia Pasifik, terutama negara dengan kategori landlock atau negara-negara dengan akses sulit karena terletak di tengah daratan, seperti Nepal dan Mongolia.
Deklarasi Jakarta dijadikan solusi bagi negara-negara PBB. "Ini berarti, negara anggota PBB akan mengadopsi dan mendukung forum komunikasi dan penggalangan dana pembangunan infrastruktur negara-negara Asia Pasifik," kata Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedi Supriyadi Priatna kepada KONTAN, Jakarta, Senin (24/5).
Dalam forum komunikasi tersebut, sambung dia, nantinya akan dibentuk kelompok kerja yang bakal membahas sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, negara-negara Asia Pasifik dan PBB yang ikut berpartisipasi, termasuk bantuan dana dari lembaga/non lembaga keuangan, seperti Bank Dunia.
"Jadi, ini masih akan dibicarakan. Bagaimana sumber pendanaannya, apakah semua negara ikut berpartisipasi, berapa dana yang digalang dari tiap-tiap negara, dan sebagainya," tutur Dedi.
Hal senada disampaikan Direktur Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Bastary Pandji Indra. Keuntungannya, dia bilang, negara-negara Asia Pasifik dapat mengembangkan pembangunan infrastrukturnya dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta seperti yang dituangkan dalam Public Private Partnership (PPP) Book 2010.
Sebelumnya, Deklarasi Jakarta diteken 17 negara se-Asia Pasifik dalam Pertemuan Setingkat Menteri Asia Pasifik untuk Infrastruktur di Jakarta, April 2010 lalu. Deklarasi ini kemudian dibawa dalam Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik di Korea baru-baru ini dan dijadikan sebagai resolusi PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
