Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Akhirnya, hanya 17 negara peserta Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership for Infrastructure (APMC) yang meneken Deklarasi Jakarta pada Sabtu (17/4) pekan lalu. Negara-negara Asia Pasifik lainnya yang memiliki dana besar, seperti Jepang dan China tidak ikutan.
Ke-17 negara tersebut, adalah Vietnam, Myanmar, Maladewa, Samoa, Timor Leste, Bhutan, Papua Nugini, Tuvalu, Sri Lanka, Mongolia, dan Afghanistan. Lalu, Korea Selatan, Rusia, Filipina, Pakistan, Iran, serta Indonesia.
Sebetulnya, ada lima negara lain yang bersedia menandatangani Deklarasi Jakarta. Namun batal karena mereka tidak mengirim perwakilan setingkat menteri. Yakni, Malaysia, Vanuatu, Nepal, Bangladesh, dan Tongo. Tapi, "Mereka tetap komitmen," kata Direktur Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra, akhir pekan lalu.
Meski tidak ikut meneken Deklarasi Jakarta, Bastary bilang, China dan Jepang tetap menyatakan komitmennya membantu negara-negara Asia Pasifik dalam pembangunan infrastruktur. Tetapi, "Mereka tak kirim wakil pemerintahnya dalam APMC di Jakarta. Kami undang pemerintahnya, justru swastanya yang datang," jelas dia.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Supriadi Priatna mengatakan, isi Deklarasi Jakarta adalah pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur dan pusat unit kerjasama pemerintah- swasta Asia Pasifik.
Menurut Bastary, dana untuk lembaga pembiayaan infrastruktur tersebut dapat berasal dari negara-negara yang menandatangani Deklarasi Jakarta, lembaga keuangan internasional, perbankan, maupun investor. Nah, "Dana ini nanti dihimpun sebagai pool fund yang dipakai untuk pembiayaan dan pengembangan pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) Noeleen Heyzer menyambut baik Deklarasi Jakarta. Pembangunan infrastruktur memang diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara-negara di wilayah Asia Pasifik. "Banyak negara butuh pembiayaan infrastrukturnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
