kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

PBB: Dagangan populis mempertahankan subsidi BBM


Senin, 17 Februari 2014 / 15:48 WIB
PBB: Dagangan populis mempertahankan subsidi BBM
ILUSTRASI. PT Toyota Astra Motor (TAM) optimistis dengan prospek pasar otomotif Indonesia di sisa tahun 2022


Reporter: Agus Triyono | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Mencari simpati dan dukungan dari masyarakat menjadi tujuan utama partai politik peserta pemilu 2014 ini. Apalagi bagi partai yang tidak punya basis masa yang kuat.

Partai harus berjuang dengan segara cara agar bisa memikat hati masyarakat. Tujuannya agar bisa memenuhi batas parlemen kursi di parlemen atawa parliamentary threshold 3,5%.

Karena itulah, Partai Bulan Bintang (PBB) menganggap dukungan rakyat adalah segalanya. partai yang terdepak dari parlemen pada pemilu 2009 ini berjanji, kalau mereka mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk berkuasa pada Pemilihan Umum 2014 nanti, mereka akan fokus bekerja untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.

Untuk mewujudkan program tersebut, salah satu upaya yang akan mereka lakukan adalah memberikan kemudahan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya, dengan menjanjikan kebijakan populis untuk tetap memberikan subsidi.

Ada beberapa subsidi, yang kemungkinan besar akan menjadi fokus partai berlambang bulan sabit ini.

Pertama, subsidi BBM. PBB memandang subsidi BBM masih penting untuk diberikan kepada rakyat sampai saat ini. Alasannya, pengurangan subsidi BBM bisa berdampak besar pada menurunnya kemampuan ekonomi rakyat, khususnya rakyat kecil.

"Mengurangi, atau bahkan menghilangkan subsidi ini bisa berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Ini tidak pas di tengah kemampuan ekonomi masyarakat kita yang kurang, sehingga memberatkan. Makanya kami memandang subsidi ini diperlukan," kata Malem Sambat Kaban, Ketua umum PBB.

Kedua, PBB berjanji akan mengarahkan 20% anggaran negara untuk mensubsidi sektor pendidikan dan kesehatan. PBB memandang subsidi ini penting untuk diberikan. PBB ingin, dengan memberikan subsidi ini kualitas rakyat bisa meningkat, agar bisa sejajar dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Ketiga, yang akan PBB subsidi adalah pertanian. Mereka berencana menyalurkan 12% anggaran negara untuk mendukung sektor ini agar kemandirian dan ketahanan bangsa dalam bidang pangan bisa terwujud. Seperti kita tahu saat ini Indonesia banyak mengimpor pangan.

Sekjen PBB, BM Wibowo, menambahkan, meskipun terkesan jor-joran, partainya tidak akan membiarkan setiap dana subsidi yang disalurkan pemerintah terbuang percuma dan justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang tidak memerlukan. PBB tetap akan mengatur dan menerapkan sistem kontrol yang ketat agar dana subsidi tersebut tidak bocor.

Untuk subsidi pendidikan misalnya, PBB akan mengontrol mekanisme pendistribusian subsidi secara ketat dengan menggunakan data jumlah pelajar, mahasiswa penerima subsidi tersebut. Selain itu, PBB janji akan memperjelas alokasi anggaran tiap sektor dan target yang harus dicapai oleh penerima subsidi.

Pengetatan, juga akan mereka lakukan untuk penyaluran subsidi BBM. "Akan diperjelas kendaraan apa saja yang berhak memakai BBM subsidi dan perketat aturannya tidak seperti sekarang," katanya.

Akankah janji PBB bisa meloloskan mereka pada pemilu 2014 ini?


Subsidi BBM tidak mendidik masyarakat


Partai politik peserta pemilu 2014 harus berani mengambil kebijakan radikal untuk mengurangi program subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat mereka menjadi pemenang pemilu ataupun ikut berkuasa nanti. Sebab memberikan subsidi secara terus menerus untuk BBM adalah kebijakan tidak mendidik dan memberatkan beban anggaran negara.

Pengamat ekonom Lana Soelistyaningsih menilai, keinginan PBB untuk mempertahankan subsidi BBM bahkan meningkatkan menambah anggaran subsidi BBM tidak realistis. Sebab, kenyataanya produksi minyak Indonesia terus melorot.

Di sisi lain, daya beli masyarakat Indonesia sejatinya terus meningkat, sehingga tidak perlu terus menerus diberikan subsidi. "Subsidi itu tidak mendidik dan tidak produktif," kata Lana.

Dari alasan itulah, PBB harusnya bisa mengalihkan anggaran subsidi BBM ke sektor pertanian yang saat ini alokasi subsidinya hanya mencapai Rp 20 triliunan. Pengalihan alokasi subsidi bahan bakar ke sektor pertanian ini jelas bermanfaat, salah satunya, menjaga ketahanan pangan dalam negeri dan mengurangi impor.

Selain untuk sektor pertanian, PBB bisa mengalihkan program subsidi BBM untuk pendidikan, kesehatan dan membangun infrastruktur dan transportasi publik yang memadai. Tujuannya tak lain agar masyarakat pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke transportasi umum. Hasilnya pemakaian BBM bersubsidi bisa dikurangi.

Sementara itu, ekonom INDEF Enny Sri Hartati sepakat, kebijakan mengurangi subsidi BBM memang akan berdampak besar terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. Tapi agar masyarakat tidak kaget, Enny menyarankan pemerintahan ke depan mampu memberikan alternatif energi ke masyarakat.

Karena itu pemerintah harus aktif menggali prospek energi pengganti BBM, sekaligus yang bisa memberdayakan masyarakat. Nah, subsidi bisa dialihkan ke sana.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×