Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kebijakan pemberian subsidi sebagai salah satu cara di banyak negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Perbedaan kemampuan ekonomi tiap masyarakat menjadi alasan kebijakan ini dijalankan.
Setidaknya, kebijakan ini bertujuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebut saja pemberian subsidi di sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). "Sektor ini langsung dirasakan masyarakat," jelas Achsanul Qosasi, Ketua DPP Partai Demokrat.
Tapi, kebijakan pemberian subsidi BBM perlu dikaji ulang. Pasalnya, saban tahun anggaran untuk membiayai subsidi BBM terus membengkak. Pada akhirnya memberatkan anggaran negara. Di Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN). Di APBN 2014, total alokasi subsidi BBM mencapai Rp 210 triliun atau naik Rp 11 triliun jika dibandingkan APBN-P 2013 sebesar Rp 199 triliun.
Achsanul menyebutkan, berdasarkan sejumlah kajian penyaluran subsidi BBM ini lebih banyak tidak tepat sasaran. "Sekitar 70% penyaluran subsidi salah sasaran," katanya.
Belum lagi praktik penyelundupan BBM subsidi yang merajalela. Tak hanya itu, pemerintah saat ini terus dibikin pusing akibat anggaran subsidi yang terus membengkak. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk mengevaluasi kebijkan BBM bersubsidi di Indonesia.
Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mencari solusinya. Salah satunya melalui usulan memberikan subsidi BBM secara tetap per liternya. Tapi, kebijakan ini akan menyebabkan harga BBM naik turun sepanjang waktu sehingga dinilai tidak tepat. "Ini bisa mengatasi masalah harga, soal penyaluran yang tepat sasaran belum bisa," jelasnya.
Partai penguasa ini mengusulkan pengurangan alokasi anggaran subsidi. "Selama ini, subsidi di Indonesia masih menyesuaikan APBN. Subsidi juga disesuaikan dari besarnya defisit," paparnya.
Selama ini anggaran subsidi BBM memakan 70% dari total alokasi subsidi di APBN. "Idealnya bisa kurang dari 10%," katanya.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Marzuki Alie, menegaskan subsidi BBM sudah saatnya untuk dibatasi atau dikurangi. Pengurangan subsidi ini sejalan dengan program optimalisasi sumber energi alternatif, seperti air, angin, atau panas bumi. "Agar Indonesia tidak tergantung pada impor dan subsidi bisa ditekan dengan pemanfaatan energi terbarukan tersebut," ungkapnya.
Selanjutnya, dana subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lain semisal infrastruktur atau penciptaan lapangan pekerjaan. Dua hal ini saling berkait satu sama lain. "Dengan memperbaiki infrastruktur dan insentif, investor asing masuk," kata Achsanul.
Satu yang tidak kalah penting adalah subsidi berkeadilan. Demokrat meminta warga masyarakat memiliki kesadaran mengenai siapa saja yang berhak menerima subsidi. Lalu pemerintah melakukan pengawasan ketat agar tidak diselewengkan.
Partai yang sudah delapan tahun berkuasa ini berjanji mengalihkan anggaran subsidi BBM ke sektor pertanian untuk mencapai ketahanan pangan yang selalu saja meleset. Partai yang menurut pelbagai survei mengalami kemunduran ekektabilitas ini janji dana subsidi dipakai untuk membangun infrastruktur dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Semoga bukan sekadar janji lagi.
| Terbukti tidak mampu melaksanakan janji Janji Partai Demokrat untuk mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk dialihkan ke subsidi lain seperti pertanian tampaknya susah terlaksana. Mengingat partai ini telah berkuasa selama 10 tahun tapi tak bisa berbuat banyak untuk mengurangi subsidi BBM. Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk melihat, gambaran kinerja pemerintahan saat ini bisa menunjukkan bagaimana pencapaian janji. "Persoalannya adalah rendah implementasinya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah sepuluh tahun menjabat presiden. Tapi baru ngomong sekarang," katanya. Menurut Hamdi, hal paling menonjol soal kebijakan subsidi adalah penyaluran subsidi BBM. Hingga saat ini pun penyaluran subsidi masih belum tepat sasaran. Pemerintah harusnya memperhatikan hal ini. Selain itu pemerintah perlu konsisten menjalankannya kebijakan agar subsidi tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Selain itu, pemerintah harus menyiapkan alternatif jika ingin mengurangi subsidi BBM. Misalnya menambah alat transportasi publik. "Apa masyarakat siap jika subsidi dikurangi kemudian transportasi publik mahal? Bagaimana dampaknya," ujarnya. Sementara, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan apa yang disebutkan Demokrat soal kebijakan subsidi adalah keadaan yang ideal. Cecep meragukan partai ini bisa melaksanakannya. Sebab, menjadi dilematis ketika di satu sisi masyarakat memang harus dibantu melalui subsidi. "Jangan sampai ketika subsidi dicabut, masyarakat menjadi miskin. Jangan sampai pada akhirnya pemerintah menzalimi masyarakat," kata dia. Meski demikian, setuju jika anggaran subsidi dialihkan ke sektor lainnya, yakni pertanian dan infrastruktur. Cecep setuju jika pengurangan anggaran subsidi secara bertahap hingga tinggal 10% dari bujet subsidi. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
