Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pertanian akan menjadi fokus utama sektor ekonomi yang mendapatkan alokasi subsidi lebih besar ketimbang sektor ekonomi lainnya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, sektor pertanian merupakan basis ekonomi kerakyatan sehingga wajib untuk dikembangkan di Indonesia.
Partai berlogo Kabah ini menilai, wilayah Indonesia sebagian berupa daratan yang subur dan potensial untuk sektor pertanian. Untuk itu, sudah semestinya, sektor pertanian mesti dioptimalkan.
Politisi PPP Reny Marlinawati melihat pertanian sesungguhnya menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia sejak dulu. "Bukan di industri pengolahan atau manufaktur," katanya.
Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan subsidi kepada sektor pertanian. Sejauh ini, alokasi subsidi pertanian masih jauh dari kata ideal.
Lihat saja, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 subsidi pupuk dan benih masing-masing hanya sebesar Rp 21 triliun dan Rp 1,6 triliun. Nilai subsidi pupuk hanya naik 17,9% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp 17,9 triliun. Adapun untuk benih, hanya naik 6,67% dibanding APBN-P 2013 yang sebesar Rp 1,5 triliun.
Meskipun begitu, Reny mengakui belum mempunyai perhitungan berapa idealnya anggaran subsidi untuk benih dan pupuk yang seharusnya diberikan pemerintah. "Yang pasti harus lebih ditingkatkan," kata Reny.
Usulan yang menarik dari PPP adalah tidak selamanya memberikan subsidi ini kepada petani, agar mereka bisa benar-benar mandiri. Misalnya subsidi di sektor pertanian hanya diberikan selama jangka waktu tiga tahun saja. "Selebihnya sudah tidak diberikan subsidi lagi," jelasnya.
Reny menegaskan partainya tidak pernah menganggap subsidi tidak diperlukan oleh masyarakat. Tapi, PPP melihat saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sejahtera. Karena itu perlu ada peran negara untuk melindungi mereka, caranya dengan memberikan subsidi ini.
Tapi saja, mesti ada cara untuk memperbaiki mekanisme pemberian subsidi ini agar bisa mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semisal memperbaiki tata kelola penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar bisa sampai kepada warga masyarakat yang tidak mampu.
Sebagai catatan, saat ini 70% alokasi anggaran subsidi dihabiskan untuk BBM. Saban tahun, anggaran subsidi BBM terus membengkak. Belanja subsidi energi di APBN 2014 terdiri atas BBM Rp 210,7 triliun dan listrik Rp 71,4 triliun. Angka subsidi BBM 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan 2013 sebesar Rp 199,7 triliun.
Perbaikan yang harus dilakukan menurut Politisi PPP Ahmad Yani, ke depan pemerintah harus melakukan perhitungan yang akurat soal potensi produksi minyak nasional. Selanjutnya sumber-sumber minyak di dalam negeri ini harus dikelola dengan benar dan menguntungkan bagi negara, sekaligus bisa mengurangi impor minyak.
Ia menduga ada indikasi penyelewengan di sektor migas sangat besar. Ini yang kemudian menyebabkan penerimaan rendah.
Permasalahan inilah yang janji akan diangkat PPP jika kembali bisa duduk di pemerintahan.
| Sempitnya lahan pertanian jadi kendala Pengamat Psikolog Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk berpendapat fokus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ingin meningkatkan subsidi pertanian cukup baik. Namun persoalan di bidang pertanian sangat pelik karena menyangkut masalah kepemilikan lahan. Menurutnya, kebutuhan lahan pertanian yang bisa mencukupi untuk hidup layak adalah sekitar dua hektar untuk satu petani. Sementara itu, di Pulau Jawa yang notabene dengan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan menjadi permasalahan tersendiri. "Beda dengan Australia yang satu petani punya dua hektare," ujarnya. Alhasil kesejahteraan para petani di Indonesia masih jauh dari berkecukupan. Kalau ingin pertanian maju maka harus ada redistribusi penduduk ke wilayah yang lebih luas seperti Kalimantan dan Papua. Tentu hal ini tidak mudah karena menyangkut persoalan transmigrasi. Jadi, Hamdi menegaskan persoalan pertanian tidak hanya sekadar subsidi pupuk, benih ataupun sarana pertanian lainnya yang minim. Kalaupun pupuk dan benih ada namun lahannya tidak ada tentu akan sia-sia. "Ini yang harus disinkronkan," katanya. Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati juga menilai pemerintah memang tidak serius di sektor pertanian. Subsidi pertanian dari seperti pupuk dan benih tidak pernah sampai ke tangan petani. Keberpihakan pemerintah terhadap pertanian setengah-setengah. Buktinya, keran impor mengalir deras di mana produk pangan asing membanjiri pasar. Mengenai subsidi yang akan dikurangi oleh PPP, Enny menyambut baik. Terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini, harus ada perencanaan mengenai pengurangan setiap tahunnya. Diikuti pengembangan energi alternatif pengganti BBM. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
