Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pembangunan transportasi publik sudah semestinya menjadi prioritas. Mengingat, sektor ini diyakini mampu memecahkan berbagai macam persoalan pembangunan lainnya.
Salah satunya persoalan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang saban tahun terus membengkak. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berpandangan, penyediaan sarana transportasi publik mampu menekan pemakaian BBM bersubsidi ini. Dengan kata lain, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM pun turut berkurang, dan bisa dibatasi.
Salah satu anggota tim ekonomi Hanura Erik Satrya Wardhana mengatakan sepanjang masyarakat Indonesia masih mengandalkan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor sebagai alat transportasi, pemerintah harus mutlak menyediakan subsidi BBM. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
Hanura menawarkan jalan keluar bagi pengguna transportasi pribadi untuk menggunakan transportasi umum. "Jadi beban subsidi akan menurun," ujar Erik.
Tapi, Erik menegaskan, bukan berarti Hanura ingin menghilangkan subsidi. Hanura memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia masih membutuhkan subsidi. Pencabutan subsidi bakal berdampak langsung kepada masyarakat. "Beban masyarakat golongan tidak mampu bertambah berkali lipat jika subsidi dihapus," jelasnya.
Tidak dipungkiri kebijakan subsidi kian memberatkan keuangan negara sehingga tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan inefisiensi terutama dalam mekanisme pengelolaan subsidi agar beban bisa dikurangi.
Jika berkuasa dan memenangi pemilu 2014 Hanura komitmen untuk mengembangkan energi alternatif pengganti BBM.Partai berlambang anak panah itu menjadikan program transportasi publik sebagai program unggulan.
Satu lagi, program yang ditawarkan Hanura yakni melakukan realokasi anggaran subsidi yang ada di anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sejauh ini, sekitar 70% anggaran subsidi hanya habis untuk BBM.
Lihat saja di APBN 2014, subsidi BBM Rp 210,735 triliun naik ketimbang APBN-P 2013 Rp 199,850 triliun. Subsidi listrik Rp 71,364 atau turun Rp 28 triliun ketimbang APBN-P 2013.
Subsidi pangan Rp 18,822 triliun atau lebih rendah dibanding besarnya subsidi pada 2013 Rp 21,497 triliun. Subsidi pupuk Rp 21,048 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan besaran subsidi pupuk 2013 Rp 17,932 triliun. Selanjutnya, subsidi benih sebesar Rp 1,564 triliun hampir sama dengan subsidi benih 2013 yakni sebesar 1,454 triliun.
Ke depan, Hanura menjanjikan pengurangan subsidi BBM dan mengalihkan subsidi ke sektor lain. Khususnya untuk subsidi pertanian atau perikanan.
Ketua Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syarifudin Suding menjelaskan petani dan nelayan minim perhatian dari pemerintah. "Kehidupan mereka saat ini sungguh memprihatinkan," jelasnya.
Hanura menjanjikan untuk menambah alokasi subsidi di dua sektor itu. Meski sejauh ini belum kongrit berapa besar alokasi yang bakal diperjuangkan Hanura.
Syarifudin menegaskan yang terpenting adalah pemberian subsidi ke semua sektor jangan
sampai dipolitisasi. Partai pimpinan Wiranto ini berjanji bakal mengawal terus mekanisme pemberian subsidi supaya tepat sasaran.
Cacatan inilah yang akan fokus untuk dibenahi Hanura dalam kebijakan subsidi. "Subsidi listrik diberikan ke kalangan industri yang memiliki kemampuan. Sedangkan rakyat harus menerima kenaikan tarif listrik," tambah Erik.
Singkat kata, partai nomor urut 10 ingin memastikan subsidi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tunggu saja keseriusannya nanti.
| Realisasi tak semudah membalikkan tangan Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana mengatakan, adalah tugas negara kepada warganya adalah memberi proteksi dan subsidi terhadap keluarga Indonesia yang rentan. Prinsip subsidi adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kalah dalam sistem pasar termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pada kenyataannya, praktik subsidi BBM di lapangan kerap salah sasaran dan memberatkan anggaran. Dalam hal ini, Ari setuju dengan program Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengusung program perbaikan transportasi publik. Ke depan perlu ada kebijakan radikal di bidang transportasi publik. Di sisi lain perlu ada kebijakan untuk menurunkan permintaan terhadap BBM. "Ada pajak yang lebih tinggi ke kendaraan bermotor," ujar Ari. Di sisi lain, pemerintah harus memprioritaskan energi alternatif. Tujuannya agar pengguna BBM beralih ke sumber energi alternatif. "Masyarakat mempunyai pilihan dan tidak tergantung pada BBM," kata Ari. Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam melihat persoalan pengembangan transportasi publik tak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan ini menyangkut koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Kuncinya, komunikasi dan koordinasi Hanura dengan daerah untuk mengimplementasikan program transportasi publik tersebut. "Yang menjadi ujung tombak nanti itu adalah daerah," papar Latif. Seringkali komunikasi dan koordinasi antara pusat dengan daerah tersumbat. Ujung masalahnya tidak lain karena perbedaan visi misi antar partai politik. "Penguasa di daerah bisa jadi bukan Hanura," katanya. Lebih lanjut, Latif menilai langkah kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM saat ini cukup sulit untuk dilakukan. Selain persoalan transportasi publik, juga masalah energi alternatif yang belum dioptimalkan secara maksimal. "Seperti bahan bakar gas," katanya. Kalau kondisi seperti ini, dampaknya langsung terasa. Transportasi publik dan energi alternatif harus berjalan beriringan. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
