Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kebijakan subsidi energi menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi subsidi sangat membebani anggaran negara. Tapi di sisi lain, kebijakan subsidi energi menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.
Partai Amanat Nasional (PAN) memandang ada yang salah dalam desain ekonomi di Indonesia. Saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagian besar hanya dihabiskan untuk urusan birokrasi, semisal belanja pegawai. Akibatnya, alokasi belanja lainnya yang mendukung program pembangunan menjadi mengecil.
Program perekonomian yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa berjalan optimal. Apalagi pemerataan pembangunan, tetap sulit dilakukan. Akibatnya upaya pengentasan kemiskinan jalan di tempat. Alhasil, cara instan sebagai jalan pintas yang dipilih pemerintah adalah mengguyurkan duit subsidi dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial.
Karena itu, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo menegaskan kebijakan subsidi wajib dijalankan. Apalagi masyarakat menuntut pemberian subsidi ini. "Saat ini akan menjadi bunuh diri bagi partai manapun yang ingin mengurangi jatah subsidi," kata Dradjad.
Tapi Dradjad mengingatkan, semestinya subsidi ini hanya diperuntukkan bagi warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan. PAN menyebutnya sebagai masyarakat yang memiliki keadaan luar biasa, yang sudah tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya masyarakat yang cacat fisik dan depresi mental.
Kenyataanya yang ada, saat ini orang mampu melakukan kegiatan ekonomi tetap menikmati subsidi. "Filosofinya subsidi memang untuk kebutuhan sosial, bukan kebutuhan ekonomi," paparnya.
Dradjad menyebutkan masyarakat tidak akan tergantung pada subsidi apabila memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini bisa terjadi seandainya pemerintah bisa mendesain pembangunan untuk masyarakat kelas bawah agar mereka bisa mendapat penghasilan layak.
Atas dasar inilah, partai berlambang matahari ini mendukung kebijakan pengurangan subsidi. Khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang anggaran jebol sampai Rp 250 triliun.
PAN mengusulkan pengurangan subsidi BBM dilakukan dengan pola tidak langsung. Teknisnya masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi dalam pembelian BBM dikenakan pajak dan cukai. "Nantinya uang dari pajak dan cukai yang terkumpul bisa digunakan kembali untuk pemberian subsidi," jelasnya.
Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno menambahkan, pengurangan subsidi diikuti dengan pengembangan energi alternatif. "Saat ini pemerintah belum konsisten menerapkannya," kata Teguh.
PAN menawarkan realokasi subsidi untuk belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya agar investor tertarik menanamkan modalnya ke Indonesia. Harapannya kondisi ini bisa mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Meski saat ini Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memegang komando di kementerian perekonomian, partai nomor urut delapan ini janji baru bisa memenuhi janji jika memenangi pemilu 2014.
| Perlu menyiapkan kompensasi nyata Keinginan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan cara menghapuskan subsidi di sektor ekonomi dengan mengalihkannya ke sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dinilai pengamat sebagai langkah tepat. Sebab, pembangunan infrastruktur bisa menjangkau lapisan pedesaan membuka akses perekonomian kian luas. Dampaknya, lambat-laun kesejahteraan masyarakat terdongkrak. Taraf hidup pun terangkat. Tapi, kebijakan ini tak mudah diimplementasikan kalau sistem birokrasi masih berjalan seperti saat ini. "Investor baru datang saja sudah direcoki," kata Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Sejatinya, kebijakan ini juga diikuti dengan kebijakan perbaikan sistem birokrasi. "Tidak hanya perbaikan pola kebijakan subsidi, tetapi juga perbaikan birokrasi di tingkat lokal hingga nasional," jelasnya. Siti berpandangan permasalahan sistem birokrasi sudah kronis. Jika tidak segera dibenahi, PAN akan tertatih-tatih menjalankan rencananya tersebut. Sementara, pengamat kebijakan politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago sependapat dengan keinginan PAN untuk menghapuskan subsidi untuk sektor ekonomi. Sudah semestinya anggaran subsidi secara bertahap dikurangi. Tapi sebagai catatannya, PAN harus memperhitungkan pengurangan pemberian subsidi tersebut. "Jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) dihapus seperti apa dampaknya," ujarnya. Selain itu juga menawarkan solusi lainnya semisal kompensasi yang tepat. Atau dengan kebijakan penyediaan transportasi publik dan kebijakan perumahan melalui pembangunan rumah susun. "Jadi saat harga BBM menjadi mahal akibat pencabutan subsidi, masyarakat tidak terbebani karena transportasi publik memadai," paparnya. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
