kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.260.000   -26.000   -1,14%
  • USD/IDR 16.735   13,00   0,08%
  • IDX 8.319   76,61   0,93%
  • KOMPAS100 1.160   10,25   0,89%
  • LQ45 847   5,05   0,60%
  • ISSI 287   1,55   0,54%
  • IDX30 445   4,14   0,94%
  • IDXHIDIV20 511   0,49   0,10%
  • IDX80 130   1,17   0,90%
  • IDXV30 136   0,08   0,06%
  • IDXQ30 142   0,93   0,66%

PAN tidak akan ikut-ikutan jika KMP hambat Jokowi


Kamis, 09 Oktober 2014 / 14:38 WIB
PAN tidak akan ikut-ikutan jika KMP hambat Jokowi
ILUSTRASI. Sudah digunakan tapi tidak membawa hasil yang memuaskan, inilah beberapa tanda skincare tidak manjur pada wajah.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan memastikan partai berlambang matahari putih tidak akan ikut-ikutan, jika Koalisi Merah Putih (KMP) menggunakan kekuatannya di parlemen untuk menghambat pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"PAN sama sekali tidak berminat untuk ikut ikutan soal itu. PAN menganggap bahwa sikap itu sangat tidak bertanggung jawab dan bisa mengorbankan kepentingan nasional dan rakyat," kata Bara kepada Tribunnews.com, Kamis (9/10).

Hal tersebut diungkapkan Bara dalam menanggapi pernyataan adik Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo bahwa KMP akan menggunakan kekuatan untuk menghambat program pemerintahan Jokowi, pasca seluruh pimpinan parlemen dikuasai KMP.

Menurut Bara, kompetisi politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 sudah selesai dan bangsa Indonesia harus bergerak bersama demi mencapai masa depan yang lebih baik lagi.

"Tugas para elit politik adalah mengajak seluruh bangsa untuk move on, bukan justru memprovokasi rakyat untuk terus memelihara konflik. PAN juga akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki di parlemen untuk berperan secara konstruktif dalam proses politik. Kami tidak akan menggunakan kekuasan untuk sekedar menjadi obstructionist (perusak)," tutur Bara.

Lebih jauh Bara mengatakan, sikap PAN ke depan apakah nantinya akan mendukung atau mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi, dengan mempertimbangkan rasional berdasarkan kepentingan nasional. "Bukan sekedar ingin menghadang Jokowi," ucapnya. (Seno Tri Sulistiyono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×