kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Omnibus Law Ciptaker disahkan, pemerintah segera bentuk sovereign wealth fund


Senin, 05 Oktober 2020 / 20:25 WIB
Omnibus Law Ciptaker disahkan, pemerintah segera bentuk sovereign wealth fund
ILUSTRASI. Foto aerial deretan gedung perkantoran di Jakarta, Rabu (08/04). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah segera membentuk lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) di sisa tahun ini. Tujuannya untuk mengungkit daya saing investasi Indonesia, sehingga ekonomi bisa tumbuh positif di tahun depan. 

Payung hukum SWF sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang pada hari ini (5/10) sudah disahkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan SWF merupakan lembaga pengelolaan dana dari luar negeri dan dalam negeri yang difokuskan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur sehingga tidak lagi ketergantungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). 

Baca Juga: Gelombang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja justru bisa hambat investasi masuk

Iskandar mencontohkan, semisal SWF Qatar ingin investasi di Indonesia, maka SWF Indonesia akan mengelola dan menempatkan dana tersebut untuk membangun proyek infrastruktur seperti jalan tol. 

Sementara itu, dari dalam negeri melakukan sekuritisasi proyek infrastruktur yang sudah dibangun, misalnya jalan tol. Lalu surat berharga tersebut dijual dan dananya digunakan untuk membangun tol yg baru.

“Jadi berbeda SWF dengan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). BKPM mengurus regulasi dan iklim investasi. Kalau SWF mengelola dana langsung. Dengan demikian adanya SWF maka kebutuhan dana untuk membangun proyek-proyek infrastruktur dapat dibiayai SWF dari dana yang SWF himpun,” kata Iskandar kepada Kontan.co.id, Senin (5/10). 

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan dengan dibentuknya SWF diharapkan mendorong laju pertumbuhan ekonomi 2021 menjadi 5%, tumbuh dibandingkan prediksi di tahun ini yang minus 1,7% hingga minus 0,6%. 

Baca Juga: Aturan turunan kluster ketenagakerjaan ditarget rampung tahun ini

Sebagai catatan, proyeksi pemerintah kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal III-2020, diperkirakan minus 8,5 hingga minus 6,6%. Sementara sampai dengan akhir tahun minus 5,6% hingga minus 4,4 %. Perkiraan ini lebih baik dibandingkan realisasi PMTB pada kuartal II terkontraksi hingga 8,61% secara tahunan. 

Makanya kata Febrio, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2021, investasi mempunyai peran penting dan tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, mengingat ekonomi dalam negeri masih dalam tahap recovery, meski aktivitas ekonomi kembali pulih.

Sementara investasi untuk investasi agak terdorong sejalan dengan pemulihan ekonomi negara-negara mitra Indonesia yang lebih dahulu pulih. “Akselerasi reformasi dilanjutkan, dengan omnibus law cipta kerja, reformasi anggaran dan SWF dilanjutkan agar investasi positif,” kata Febrio, Jumat (2/10).

Kendati begitu, Febrio bilang apabila hingga tahun depan kinerja investasi belum masuk zona positif,  tantangan akan semakin berat dihadapi ekonomi Indonesia dan untuk mendorong kinerja ekonomi tumbuh lebih baik. “Jangan sampai 2021 investasi belum tumbuh, karena kalau tetap negatif, berat sekali. Cara investasi positif? Ya peluang harus diperbaiki, ditingkatkan EoDB," ujarnya.

Febrio berharap SWF dapat segera dibentuk pada periode akhir tahun ini, sehingga proyek-proyek infrastruktur 2021 dapat terlaksana dengan lancar, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Adapun anggaran infrastruktur tahun depan sebesar Rp 419 triliun. Febrio bilang anggaran tersebut diarahkan untuk penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan prioritas yang tertunda.

Baca Juga: Apindo sebut omnibus law hasil kerjasama berbagai pihak

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, Indonesia memang punya banyak peluang investasi asing seperti dari Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan (Korsel). Negara-negara tersebut terlihat masih gencar melakukan pendanaan ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Terlebih ditambah dengan adanya pasal-pasal kemudahan berusaha dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Tauhid, skema SWF jauh lebih baik dibanding pembiayaan lainnya, karena biasanya di beberapa negara yang sudah punya SFW imbal hasil, dan risikonya relatif rendah. Namun, SWF punya likuiditas yang baik. 

“SWF umumnya sifatnya memang layaknya investasi pada umumnya, sehingga ini bagus karena biasanya tidak terlalu mementingkan agenda-agenda negara pemberi investasi,” kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Senin (5/10).

Meski begitu, Tauhid menilai di tahun depan SWF hanya sebagai pemanis investasi. Namun PMTB diperkirakan bisa tumbuh 5% sampai 6% di tahun depan, terlepas dari terbentuknya lembaga tersebut.

Baca Juga: Hipmi minta percepatan aturan teknis omnibus law

Dari sisi anggaran infrastruktur, Tauhid menilai SWF tentu tidak akan memangkas pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN 2021. Akan tetapi, akan mengurangi beban pembiayaan dan menjadi jaminan di massa depan. “SWF ini sifatnya masih sebagai vitamin tambahan, bukan utama,” ujar Tauhid.

Selanjutnya: Asosiasi serikat pekerja menilai pengesahan RUU Cipta kerja terburu-buru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×