Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Terdakwa kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 Nunun Nurbaetie, tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh suami Nunun, yang sekaligus anggota DPR Komisi III dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun.
Menurut Adang, pihaknya mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pengadilan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Keluarga tidak akan lakukan upaya banding. Bagi kami, majelis hakim sudah merupakan upaya mencari keadilan," tutur Adang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/5).
Meski begitu, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini menolak mengomentari apakah putusan pidana penjara selama 2,5 tahun yang dikenakan kepada istrinya itu telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. "Saya tidak akan bicara keadilan, sepanjang hal itu adalah keputusan dari majelis hakim," tandasnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, salah satu kuasa hukum Nunun Nurbaetie, Ina Rachman menyebut, tim penasehat hukum Nunun menyatakan sikap tidak menyatakan pernyataan banding terhadap putusan majelis hakim tipikor.
Alasannya adalah keputusan tersebut merupakan hak dari terdakwa. "Sebagai penasehat hukum kami tidak dapat memaksa klien untuk melakukan upaya banding. Karena Ibu Nunun hanya bilang kita tidak perlu banding," tutur Ina melalui pesan singkat yang diterima media.
Karena itu, lanjut Ina, sebagai penasehat hukum, pihaknya menghormati keputusan majelis hakim Tipikor. Selain itu menurut Ina, pihaknya juga harus percaya bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang adil bagi Nunun Nurbaetie.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Rabu 9 Mei, menjatuhkan vonis dua tahun dan enam bulan penjara kepada Nunun. Serta hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga kurungan kepada terdakwa Nunun Nurbaetie.
Majelis Hakim menilai, Nunun terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan suap kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR RI periode1999-2004 terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) tahun 2004.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
