Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara Setelah Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

Birokrasi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kinerja Ditjen Pajak, termasuk ketentuan yang melarang pemecatan pegawai pajak meskipun tidak menunjukkan kinerja yang optimal.

Raden menilai bahwa tantangan perpajakan sangat dinamis dan memerlukan pegawai yang memiliki etos kerja tinggi. 

Untuk itu, urgensi pembentukan BPN lebih bertujuan agar otoritas pajak dapat merekrut pegawai di luar ASN, serta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya, mirip dengan entitas swasta yang lebih dinamis. 

Baca Juga: Kabinet Era Prabowo Makin Gemoy Disaat Penerimaan Negara Lesu

Menurutnya, birokrasi yang ada, seperti prosedur pembukaan dan penutupan kantor pajak, perlu dihapus agar otoritas pajak dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai target perpajakan.

Namun, dengan Sri Mulyani yang kembali memegang kendali di Kementerian Keuangan, wacana pembentukan BPN diperkirakan akan tetap hanya sebatas wacana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Investasi

Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Simak Proyeksi Rupiah di Perdagangan Senin (21/10)

Nasional

Sri Mulyani Bakal Jadi Menkeu Lagi dan Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Nasional

Soal Anggaran Badan Gizi Nasional, Sri Mulyani: Belum Dibahas

Nasional

Pengamat: Badan Penerimaan Negara (BPN) Harus Jadi Lembaga Independen

Nasional

Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara Setelah Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu

Nasional

Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu, Pengamat: Badan Penerimaan Negara hanya Jadi Wacana