Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah beragam risiko akibat tekanan perekonomian dan pasar keuangan global saat ini, Moody’s Investors Service memperingatkan pemerintah Indonesia soal potensi naiknya beban bunga utang.
Apalagi, prospek penerimaan negara tahun ini buruk sehingga kenaikan bunga utang menjadi salah satu sumber tekanan fiskal bagi pemerintah.
Baca Juga: Perkara PKPU terus meningkat, praktisi hukum: Pertanda ekonomi memasuki resesi
Moody’s mencatat, tingkat yield SUN tenor 10 tahun mengalami kenaikan, yaitu 7,9% pada akhir Maret lalu atau hampir menyamai level pada Oktober 2018 di mana terjadi outflow besar-besaran di pasar keuangan domestik.
Naiknya yield SUN juga disertai dengan pelemahan kurs rupiah sehingga kondisi ini menjadi resep bagi melambungnya beban bunga utang pemerintah ke Depan.
Terlepas dari sokongan likuiditas yang dikucurkan Bank Indonesia saat ini, kelangkaan dollar AS di dalam negeri berpotensi memaksa BI untuk membiayai obligasi jatuh tempo atau menerbitkan SUN baru dengan tingkat kupon yang tinggi sesuai dengan permintaan pasar.
Baca Juga: Hingga Maret, pemerintah tarik utang lewat SBN sebesar Rp 243,8 triliun
“Kombinasi pelemahan rupiah dan naiknya yield akan meningkatkan biaya utang dan mengurangi kemampuan membayar utang yang saat ini sudah berada pada level yang lemah,” papar Moody’s.
Kondisi penerimaan negara yang lesu pun akan semakin menambah tekanan. Moody’s memperkirakan rasio bunga utang pemerintah akan mencapai 17% dari penerimaan negara pada tahun 2020 atau berlipat ganda dari median 8,4% pada negara berperingkat Baa lainnya.
Dengan perhitungan stress scenario Moody’s, kenaikan sebesar 200 basis poin pada biaya utang pemerintah akan mengerek tingkat utang sebesar 2,7% sehingga menjadi 36,4% terhadap PDB.
Begitu juga dengan rasio bunga utang, diproyeksi naik 0,7% menjadi 17,7% terhadap penerimaan negara.
Per Februari lalu, utang pemerintah sebesar Rp 4.948,2 triliun atau setara 30,82% PDB.
Moody’s memandang rasio utang pemerintah saat ini memang masih relatif aman di kisaran 30% terhadap PDB atau di bawah median negara berperingkat Baa yang mencapai 47,3% PDB.
Baca Juga: PLN yakin pengelolaan utangnya tetap baik di tengah pelemahan rupiah akibat corona
Namun, seperti yang diketahui, porsi investor asing pada pasar obligasi dalam negeri terbilang besar dan membuat Indonesia rentan dengan arus keluar masuk modal, terutama pada periode tertekannya pasar keuangan global dan pelemahan nilai tukar rupiah seperti saat ini.
Moody’s menilai kondisi ini memiliki dampak ekonomi yang cukup luas, khususnya pada neraca fiskal dan eksternal, bahkan sektor usaha.
Moody’ s mencatat sekitar 40% dari utang pemerintah secara umum berdenominasi valuta asing (valas), yang sekitar dua per limanya berasal dari lembaga multilateral dan bilateral.
Di pasar obligasi domestik, porsi kepemilikan asing mencapai 33% dari total surat berharga negara (SBN) yang diperdagangkan.
Baca Juga: Upaya OJK pertahankan kekuatan perasuransi dari ancaman dampak wabah corona
"Secara total, kepemilikan portofolio investor asing, terlepas dari denominasi mata uangnya, mencapai 43% dari total utang di mana sangat rentan terhadap kemungkinan perubahan minat investor luar negeri,” terang VP Senior Analyst Moody ’ s Anushka Shah dalam laporannya.
Rata-rata jatuh tempo utang pemerintah (average term to maturity) adalah 8,5 tahun sehingga tekanan pembiayaan utang dalam waktu segera memang tidak besar dalam jangka waktu pendek ini.
Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan asing pada SBN menjadi sumber pembiayaan defisit anggaran yang krusial sehingga keluar masuk modal asing berpengaruh besar pada kinerja fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
