kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

MK Tolak Permohonan Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Muhaimin


Senin, 22 April 2024 / 14:00 WIB
MK Tolak Permohonan Gugatan Sengketa Pilpres 2024 dari Anies-Muhaimin
ILUSTRASI. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.


Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil-dalil yang diajukan tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam permohonan gugatan pemilihan presiden (pilpres) 2024 . 

MK pun menolak permohonan sengketa pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin.

MK menilai bahwa permohonan pihak Anies-Muhaimin tak beralasan menurut hukum seluruhnya.

"Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan konklusi Putusan Perkara PHPU, Senin (22/4).

Untuk dalil lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak memiliki relevansi dengan perkara.

Baca Juga: MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies-Muhaimin

Terdapat pendapat berbeda dari 3 orang hakim konstitusi. Dissenting opinion tersebut datang dari Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. 

Saldi Isra menyingung perihal kesetaraan posisi seluruh peserta pemilu. Menurutnya keterlibatan presiden sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan kepada salah satu paslon kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi pemilu. 

"Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang sama," kata Saldi di Gedung MK, Senin (22/4). 

Saldi juga menyatakan dalil pemohon terkait bansos beralasan menurut hukum. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×