/2025/11/01/1089913288.jpg "Mitra MBG Sebut Penghentian Dapur Baru Ancam Investasi Rp 8,7 Triliun")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menuai protes dari para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan investasi masyarakat hingga Rp 8,7 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, mengatakan kerugian tersebut dihitung dari investasi pembangunan dapur MBG yang telah dilakukan para mitra di berbagai daerah.
"Hari ini di APGI terdaftar kurang lebih 1.200 anggota. Ketika kita hitung dengan rata-rata pembangunan Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar, dengan asumsi 5.457 titik, ada potensi Rp 8,7 triliun uang masyarakat yang dirugikan," ujar Herwil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/7/2026).
Herwil menilai persoalan tersebut muncul akibat perubahan kebijakan setelah terbitnya aturan baru mengenai tata kelola Program MBG. Menurutnya, BGN seharusnya tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Bapanas: Pasokan dan Harga Pangan Stabil
Ia berharap pergantian kepemimpinan di BGN tidak mengubah komitmen terhadap program yang telah berjalan.
"Ketika ada kebijakan, maka pimpinan baru harus berkomitmen untuk melanjutkan. Kerisauan kami di daerah terpencil, dari hasil pertemuan dengan BGN disampaikan sementara yang akan beroperasi hanya 30 kabupaten dan kota. Sulawesi tidak ada yang masuk, Kalimantan juga tidak ada, termasuk Mentawai," katanya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Syawaludin Aweng, mengungkapkan sekitar 13.000 dapur MBG di berbagai daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terancam mangkrak akibat belum adanya kepastian kebijakan dari BGN.
Menurutnya, setiap dapur membutuhkan investasi sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar yang sebagian besar berasal dari dana pribadi maupun pinjaman perbankan.
"Sebenarnya tidak akan ada masalah kalau BGN mengacu pada Perpres 115 tentang tata kelola MBG," ujarnya.
Syawaludin menilai sejumlah kebijakan yang telah dijalankan pada kepemimpinan sebelumnya justru tidak dilanjutkan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah membangun fasilitas dapur.
Baca Juga: Aturan Digodok! Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk ETF Emas
"Seolah-olah kebijakan lama ini semua haram. Padahal, kalau kemudian kebijakan lama didegradasi, tentu berakibat besar terhadap kami yang sedang melaksanakan program yang lama," katanya.
Sebagai bentuk protes, Asosiasi Mitra BGN mengancam akan melakukan aksi "gembok nasional" terhadap dapur-dapur MBG apabila hingga 17 Agustus 2026 belum ada penyelesaian dari BGN.
"Kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan gembok dapur secara nasional. Kami tidak mau menyalahkan Presiden dan tidak ingin menggagalkan program pemerintah. Tetapi, cara mereka justru menggagalkan program pemerintah. Caranya tidak adil dan tidak manusiawi kepada kami," tegas Syawaludin.
Keluhan serupa juga disampaikan perwakilan Forum Investor SPPG wilayah 3T, Ali Tanjung. Ia mengungkapkan hingga kini belum ada satu pun dapur MBG yang beroperasi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, meski para investor telah menyelesaikan pembangunan sesuai arahan Satgas BGN di daerah.
"Hingga hari ini belum ada satu pun Program Makan Bergizi Gratis yang berjalan di Mentawai. Artinya, sampai saat ini belum ada satu orang pun masyarakat Mentawai yang menikmati program MBG," ujar Ali.
Baca Juga: Ekonom: Kenaikan Tarif PNBP Berpotensi Jadi Pajak Terselubung
Menurut Ali, para investor membangun dapur berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku saat itu. Namun, setelah pembangunan selesai, aturan pelaksanaan berubah beberapa kali sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Dalam petisi yang disampaikan kepada Komisi IX DPR, Forum Investor SPPG meminta BGN mengakui legalitas dapur yang telah dibangun, segera menetapkan jadwal operasional, serta memberikan kepastian atas investasi yang telah dikeluarkan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyatakan akan membawa persoalan itu dalam rapat bersama BGN. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa merugikan masyarakat maupun mitra yang telah berinvestasi.
"Kami akan meminta penjelasan BGN mengenai dasar kebijakan ini dan memastikan ada solusi yang adil bagi para mitra. Mereka sudah membantu menjalankan program pemerintah sehingga harus mendapat kepastian," kata Irma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
