Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan jajarannya mengenai mitigasi El Nino di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, presiden memberi arahan agar ada antisipasi terkait dengan dampak El Nino terhadap ketersediaan air baik untuk pertanian hingga air bersih. Selain itu, juga meminta jajarannya untuk hati-hati terhadap kondisi gagal panen.
"Kemudian beras harus tetap ada dan antisipasi dan tangani soal kebakaran hutan dan lahan. Termasuk mengatasi berbagai komplain yang ada dan harus disikapi," kata Siti di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10).
Baca Juga: BPS: Ada Kecenderungan Penurunan Jumlah Produksi Beras Hingga Akhir Tahun 2023
Ada tiga hal yang menjadi arahan Presiden yakni, pemetaan persoalan secara komprehensif. Kedua fokus untuk strategi ketersediaan air. Ketiga, perlunya pengecekan daerah sentra produksi pangan secara rutin terutama untuk kecukupan air.
Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (kahutla), Siti menjelaskan bahwa berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot) dengan peluang 80% menjadi titik api atau fire spot.
"Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah," imbuhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla.
Ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.
"Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelitnya di sana juga ada," ucapnya.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan bahwa komoditas pangan sementara ini masih cukup baik. Meski demikian ia mengakui, terjadi penurunan produksi utamanya di sektor tanaman pangan yang terdampak El Nino. Adapun penurunan produksi diperkirakan hingga 1,2 juta ton.
Untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP), pemerintah melakukan impor agar harga di pasar tetap terkendali.
"Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan, bersinergi dengan kementerian/lembaga lain utamanya Kemendag juga dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional)," ungkapnya.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober. Adapun pada November diperkirakan akan mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan.
Baca Juga: Waspada! Sejumlah Risiko Ini Membayangi Prospek Inflasi Indonesia
Menurutnya, El Nino diprediksi moderat hingga akhir tahun, melemah di Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret.
"Namun, alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ini mulai November, jadi kita akan insyaallah mulai turun hujan di bulan November. Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga diharapkan kemarau kering itu insyaallah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi," jelasnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla.
Operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
"Jadi ada 6 provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi 6 provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan," ujar Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram. Selama dua bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi antara lain Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
