Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah lepas dari kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), nasib keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan publik. Terlebih, sasaran Presiden Prabowo Subianto bukan lagi kepada proyek infrastruktur, melainkan menuju ragam swasembada.
Presiden Prabowo juga turut memangkas anggaran buat proyek IKN di tahun ini. Buktinya, anggaran Otorita IKN (OIKN) dipangkas sebesar Rp 1,15 miliar menjadi Rp 5,24 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.
Untuk itu, Presiden Prabowo menargetkan OIKN untuk mengejar investasi swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebesar Rp 60,93 triliun di tahun ini.
Baca Juga: Basuki Ungkap Investasi Rp 6,49 Triliun Bakal Parkir di IKN, Ini Investornya
Teranyar, proyek yang ditaksir mencapai Rp 466 triliun itu bakal kedatangan investasi baru, senilai Rp 6,49 triliun. Investasi itu rencananya akan diparkirkan pada peletakan batu pertama alias groundbreaking ke-9 IKN yang direncanakan digelar tahun ini.
Lantas bagaimana melihat minat investasi swasta pada proyek IKN ke depan?
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan bahwa investasi swasta ke depan bakal sulit masuk ke proyek IKN. Pasalnya, investasi di IKN dinilai sebagai investasi jangka panjang.
"Masuknya investor swasta akan sangat berat, karena IKN adalah investasi jangka sangat panjang, mungkin 20 tahun atau lebih, tidak banyak investor punya investment horizon sepanjang itu," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (13/2).
Selain itu, lanjut Wijayanto, IKN dinilai sebagai proyek yang berisiko tinggi. Menurutnya, IKN sebagai proyek politik, ada begitu banyak ketidakpastian, seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini.
"Selanjutnya, komunikasi terkait IKN tidak dikelola dengan baik, sehingga ia punya masalah kredibilitas dihadapan investor. Misalnya, dikatakan Softbank akan invest, ternyata tidak. Qatar dan Saudi akan invest, ternyata tidak. Investor oversubscribe 25x, ternyata tidak terbukti. Dunia mencatat seluruh janji tersebut," terangnya.
Baca Juga: Erdogan: Turki Komitmen Ikut Serta dalam Pembangunan IKN
Di samping itu, Wijayanto berpandangan, jika terdapat investor yang menanamkan modalnya di IKN, diramalkan pertimbangan investor itu bukan soal imbal hasil (return), tetapi ada maksud lainnya.
"Apakah sebagai bagian soft power antar negara, ingin mendapatkan support politik, ingin dukungan kebijakan, dan lain-lain," tuturnya.
Lebih lanjut, Wijayanto menambahkan, rencana pengembangan IKN, dari total dana sebesar Rp 466 triliun, sebanyak Rp 90 triliun berasal dari APBN, Rp lalu Rp 123 triliun dari BUMN, dan Rp 254 triliun dari investasi swasta.
Dia bilang, dengan komitmen sebesar Rp 48 triliun hingga tahun 2029, porsi APBN untuk pembangunan IKN sudah tuntas. Berikutnya, tinggal mengharapkan dana masuk lewat BUMN dan investasi swasta.
"Kondisi keuangan BUMN sedang sangat buruk, sehingga sulit diharapkan. Andalannya tinggal swasta, dan kita mempunyai tantangan super besar di sini," pungkasnya.
Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyampaikan, selama pembangunan belum tuntas, diramalkan investor swasta hingga asing tidak bakal melirik IKN sebagai ladang investasi.
"Mereka berhitung, dan merugi jika masuk ke IKN di saat pembangunan masih terhambat. Terlebih saat ini ada pemotongan anggaran untuk IKN dan mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN," kata Nailul kepada KONTAN.
Kuncinya, kata dia, investor akan melihat keberadaan pasar di sana untuk mendukung keberlangsungan bisnisnya di IKN.
"Jika tidak ada pasarnya, ngapain mereka masuk ke IKN kan. Sampai saat ini saya masih ragu tentang penciptaan pasar ini. Pemindahan ASN ke IKN masih belum menemukan titik terang," terangnya.
Nailul menambahkah, jika pemindahan ASN telah terealisasi, menurutnya investasi yang akan pertama antre bergerak di bidang hiburan, mall, hingga pendidikan.
"Karena pada dasarnya ya ASN juga butuh hal-hal itu selain tempat tinggal. Atau juga sektor perdagangan akan masuk ke IKN untuk memberikan services ke ASN. Tapi kuncinya lagi-lagi dipenciptaan pasarnya," tukasnya.
Baca Juga: Pegawai Otorita IKN Mulai Berkantor di IKN pada Maret 2025
Selanjutnya: CPNS 2025 Dihapus? Isu Efisiensi Anggaran Bikin Resah Calon Pelamar!
Menarik Dibaca: K Fitness Targetkan 10 Cabang Baru di Luar Jakarta pada Tahun Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
