/2025/08/04/1594204928.jpg "Menteri PKP Bakal Bangun 170.000 Unit Rusun Subsidi di Depok")
Reporter: Zendy Pradana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bakal membangun rusun subsidi sebanyak 170.000 unit di wilayah Depok, Jawa Barat.
Pembangunan rusun subsidi itu dilakukan dengan memanfaatkan lahan 45 hektar. Rusun subsidi tersebut dibangun demi mendukung program 3 juta rumah dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Maruarar atau Ara mengatakan bahwa saat ini lahan 45 hektar di Depok status hukumnya sudah jelas. Status hukum lahan 45 hektar itu merupakan aset negara dan dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
Baca Juga: Calon DK OJK Anton Daryono Paparkan Empat Pilar Transformasi Pengawasan Digital
“Kami sudah melakukan pengecekan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi. Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ujar Maruarar dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, Kementerian PKP juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pembangunan tersebut.
Ara menyebut dengan lahan seluas 45 hektar di Depok, maka akan menampung sebanyak 170.00 unit hunian. Hal itu jika konsep rumah susun seperti proyek di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga.
“Kalau program ini berjalan, kami bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ucap Ara.
Sementara itu, Walikota Depok Supian Suri menyatakan bahwa pemerintah kota siap mendukung penuh realisasi pembangunan rusun subsidi di lahan tersebut.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Depok dan warga Depok sangat menyambut baik rencana ini. Dengan backlog sekitar 170.000 warga yang belum memiliki rumah, program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat,” kata Supian Suri.
Baca Juga: Realisasi Anggaran TKD Wilayah Terdampak Bencana Sumatra Sudah di Atas 25%
Selanjutnya, Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi akan melaporkan perkembangan rencana tersebut kepada Sekretaris Kabinet serta melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses pemanfaatan lahan dan pembangunan rusun subsidi di Kota Depok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
