Reporter: Irma Yani | Editor: Edy Can
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar menilai, kenaikan gaji Presiden merupakan hal yang wajar. Pasalnya, ia beralasan presiden mempunyai tanggung jawab yang paling besar sehingga harus menerima gaji yang sesuai.
"Memang pimpinan tertinggi kepala negara tanggung jawabnya besar, masa penerimaannya kalah sama (direksi) BUMN," kata Mustafa, saat ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Senin (31/1).
Namun, Mustafa menyatakan, rencana kenaikan gaji itu bukan atas permintaan dari presiden sendiri. Dia mengatakan, presiden hanya memberikan imbauan kepada TNI/Polri. "Jadi kalian (TNI/Polri) harus bersyukur remunerasi dinaikkan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat pimpinan TNI/Polri pada Jumat (21/1) lalu menyatakan, TNI/Polri harus bersyukur gaji dinaikkan. Dia membandingkan gajinya yang sudah tujuh tahun tidak naik. Ucapan SBY ini lantas memicu polemik. Ada yang menuding SBY meminta kenaikan gaji.
Tak lama berselang, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan akan menaikkan gaji presiden tersebut. Namun, Mustafa pun enggan memastikan apakah rencana tersebut akan direalisasikan tahun ini.
Dia berdalih, masalah kenaikan gaji itu akan dibahas dan dievaluasi terlebih dahulu. "Nanti menteri keuangan akan melakukan rasionalisasi atau evaluasi komperhensif tentang sistem penggajian itu nanti kita akan ikuti," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
