Menpan RB Pastikan Hak ASN Korban Pembakaran Gedung DPRD Makassar Terpenuhi

Minggu, 31 Agustus 2025 / 08:47 WIB

ILUSTRASI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) yang gugur dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025).

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara (ASN) yang gugur dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8/2025).

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan penuh kepada ASN yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

“Saya tidak ingin ada keterlambatan administrasi dalam pemenuhan hak-hak ASN yang gugur dalam tragedi pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar. InsyaAllah semua hak almarhum bisa diterima sesegera mungkin,” ujar Rini lewat keterangan pers Minggu (31/8/2025).

Ia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah akan memberikan santunan kematian kerja, uang duka tewas, serta beasiswa bagi anak-anak ASN yang menjadi korban. Sebagai bentuk penghormatan, ASN yang gugur juga akan mendapatkan kenaikan pangkat anumerta, yaitu kenaikan setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa Surat Keputusan (SK) pensiun pun segera diterbitkan sehingga hak pensiun bisa langsung diterima oleh ahli waris tanpa penundaan. Perhatian pemerintah tidak berhenti pada ASN saja.

Rini menyebut bahwa hak-hak pegawai non-ASN yang turut menjadi korban juga akan diupayakan untuk dipenuhi. Mereka yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintah daerah tetap berhak memperoleh santunan atau uang duka sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan terhadap korban yang selamat namun masih menjalani perawatan medis. Ia meminta agar pelayanan terbaik diberikan, sekaligus mengimbau seluruh ASN untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh situasi pasca-tragedi.

“Seluruh BKD, BKPSDM, dan pengelola kepegawaian di kementerian maupun lembaga harus memantau keadaan, memastikan keselamatan ASN, serta terus mendorong agar ASN mengedepankan aktivitas-aktivitas yang persuasif dan positif di masyarakat,” paparnya.

Tragedi pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar menjadi duka yang mendalam bagi jajaran ASN dan pemerintah. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengabdian para korban tidak berhenti begitu saja, melainkan mendapat penghargaan yang layak.

Pemenuhan hak-hak yang dipercepat diharapkan dapat memberi kepastian dan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi pengingat bahwa ASN adalah garda terdepan pelayanan publik yang harus selalu dijaga keselamatan dan martabatnya.