Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus menggenjot penyaluran bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Bahkan menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga saat ini, realisasi penyaluran program PEN di sektor UMKM sudah mencapai 70% dari total anggaran.
Program PEN merupakan strategi pemerintah untuk membantu keberlangsungan dan daya tahan UMKM, termasuk koperasi, dari dampak pandemi Covid-19.
Adapun program PEN yang dilaksanakan KemenkopUKM diantaranya Banpres Produktif Usaha Mikro, Subsidi KUR, Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB, dan Subsidi Non KUR.
Baca Juga: Bakal serap 23.000 tenaga kerja, progres pembangunan KEK Galang Batang capai 80%
Di mana, realisasi penyaluran Banpres periode Agustus-September telah mencapai 72,46% dengan nilai Rp 15,93 triliun. Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan sebanyak 6,63 juta orang, dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per pelaku usaha.
“Sasaran penyaluran tahap awal adalah 9,1 juta orang. Kami telah mengirimkan surat mengusulkan perluasan sasaran penerima menjadi 12 juta pelaku usaha mikro. Surat usulan sedang ditelaah oleh Kementerian Keuangan,” tutur Teten dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Minggu (27/9).
Banpres Produktif Usaha Mikro menyasar pelaku usaha mikro yang masih unbankable atau belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Program ini bertujuan untuk mendorong usaha mikro untuk masuk dalam pembiayaan formal.
Sementara itu, realisasi Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB diungkap sangat signifikan mencapai 74,56% dengan nilai Rp 745,6 miliar. Total nilai program ini adalah Rp 1 triliun. Program ini dilakukan dengan tujuan perluasan modal kerja bagi koperasi terdampak Covid-19, dengan bunga maksimum 3%.
“Saat ini juga diperlukan kebijakan bagaimana koperasi turut berperan untuk membeli produk pangan rakyat. Strategi ini perlu dilakukan dengan memperkuat likuiditas koperasi. Karena itu sudah diusulkan penambahan anggaran PEN LPDB,” jelas Teten
Terkait capaian Subsidi KUR, Teten mengatakan telah diterima oleh 5,53 juta nasabah atau mencapai 33,08%. Upaya mempercepat realisasi Subsidi KUR, KemenkopUKM melakukan strategi sosialisasi "one by one" kepada penyalur KUR, serta melakukan relaksasi dan perluasan.
Namun, untuk realisasi Subsidi Non KUR disebut belum ada. Hal tersebut disebabkan kendala pemrosesan data dan tagihan yang sangat tergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi.
Selain itu, KemenKopUKM juga mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah/BUMN yang mengikutsertakan dan memprioritaskan UMKM.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi negatif, Kepala BKF pastikan Indonesia alami resesi di tahun 2020
Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diluncurkannya Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM, yang merupakan platform belanja digital pemerintah maupun BUMN untuk produk-produk UMKM.
Kemudian langkah lain ialah, bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan untuk menyerap produk-produk UMKM dengan potensi Rp321 triliun.
Aplikasi Bela Pengadaan dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp 50 juta per paket pengadaan/transaksi.
"Sedangkan kolaborasi dengan Kementerian BUMN melalui Pasar Digital (PADI) untuk memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar memprioritaskan produk UMKM. Saat ini sembilan BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM,” pungkas Teten.
Selanjutnya: Jokowi menyebut program perlindungan sosial sudah berjalan baik, ini rinciannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
