kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.954.000   50.000   1,72%
  • USD/IDR 16.853   10,00   0,06%
  • IDX 8.212   -53,08   -0,64%
  • KOMPAS100 1.158   -9,98   -0,85%
  • LQ45 830   -9,73   -1,16%
  • ISSI 295   -1,25   -0,42%
  • IDX30 432   -3,95   -0,91%
  • IDXHIDIV20 516   -4,82   -0,92%
  • IDX80 129   -1,21   -0,93%
  • IDXV30 142   -0,67   -0,47%
  • IDXQ30 139   -1,75   -1,24%

Soal Penyelesaian Utang Kereta Cepat, Mensesneg: Masih Negosiasi


Selasa, 10 Februari 2026 / 16:16 WIB
Soal Penyelesaian Utang Kereta Cepat, Mensesneg: Masih Negosiasi
ILUSTRASI. Mensesneg sebut negosiasi utang Whoosh belum final. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada keputusan final terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Menurut Prasetyo hingga kini Danantara masih berupaya melakukan negosiasi dengan China terkait kelanjutan pembayaran utang. 

"Kemarin laporan terakhir Rapat di Danantara masih finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo dijumpai di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026).

Namun, Prasetyo tegaskan bahwa pembayarannya tetap akan menggunakan APBN. Hanya saja, dirinya tidak menjelaskan detil berapa pastinya beban yang akan dibayarkan oleh kas negara. 

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 12,83 Triliun untuk Diskon Transportasi dan Bantuan Pangan

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, pemerintah telah memberikan solusi yang dijamin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026). 

Bobby menyebut, terkait dengan tata pelaksanaannya sedang dibahas dengan pemerintah dan sedang dirumuskan.

"Tata laksananya lagi dibicarakan dengan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai," ungkapnya.

Baca Juga: Geopolitik Global Memanas, Indonesia Dorong Diversifikasi Pasar dan Integrasi ASEAN

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto pernah menekankan, bahwa pemerintah memang harus membayar senilai Rp 1,2 triliun per tahun. 

Menurutnya, hal itu sebanding dengan banyak manfaat yang didapatkan rakyat dari proyek kereta cepat ini. Seperti mengurangi kemacetan, polusi, hingga transfer teknologi yang canggih dari China. 

Selanjutnya: Iran Nilai Pembicaraan Nuklir Jadi Uji Keseriusan Amerika Serikat

Menarik Dibaca: Miliaran Orang Beresiko Kena Demam Berdarah Dengue, Ini Solusinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×