kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Menkop UKM: Realisasi program PEN sektor UMKM sudah lebih dari 70%


Minggu, 27 September 2020 / 11:15 WIB
Menkop UKM: Realisasi program PEN sektor UMKM sudah lebih dari 70%
ILUSTRASI. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari

Sementara itu, realisasi Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB diungkap sangat signifikan mencapai 74,56% dengan nilai Rp 745,6 miliar. Total nilai program ini adalah Rp 1 triliun. Program ini dilakukan dengan tujuan perluasan modal kerja bagi koperasi terdampak Covid-19, dengan bunga maksimum 3%.

“Saat ini juga diperlukan kebijakan bagaimana koperasi turut berperan untuk membeli produk pangan rakyat. Strategi ini perlu dilakukan dengan memperkuat likuiditas koperasi. Karena itu sudah diusulkan penambahan anggaran PEN LPDB,” jelas Teten

Terkait capaian Subsidi KUR, Teten mengatakan telah diterima oleh 5,53 juta nasabah atau mencapai 33,08%. Upaya mempercepat realisasi Subsidi KUR, KemenkopUKM melakukan strategi sosialisasi "one by one" kepada penyalur KUR, serta melakukan relaksasi dan perluasan.

Namun, untuk realisasi Subsidi Non KUR disebut belum ada. Hal tersebut disebabkan kendala pemrosesan data dan tagihan yang sangat tergantung pada tingkat partisipasi BLU dan koperasi.

Selain itu, KemenKopUKM juga mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah/BUMN yang mengikutsertakan dan memprioritaskan UMKM.

Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi negatif, Kepala BKF pastikan Indonesia alami resesi di tahun 2020

Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diluncurkannya Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM, yang merupakan platform belanja digital pemerintah maupun BUMN untuk produk-produk UMKM.

Kemudian langkah lain ialah, bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkolaborasi melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan untuk menyerap produk-produk UMKM dengan potensi Rp321 triliun.

Aplikasi Bela Pengadaan dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan nilai nominal sampai dengan Rp 50 juta per paket pengadaan/transaksi.

"Sedangkan kolaborasi dengan Kementerian BUMN melalui Pasar Digital (PADI) untuk memastikan belanja  barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar memprioritaskan produk UMKM. Saat ini sembilan BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya untuk menyerap produk UMKM,” pungkas Teten.

Selanjutnya: Jokowi menyebut program perlindungan sosial sudah berjalan baik, ini rinciannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×