Menkop: 2.400 Kopdes Tengah Bangun Gerai hingga Gudang

Senin, 27 Oktober 2025 / 16:32 WIB

ILUSTRASI. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Walau belum sumur jagung, pemerintah terus berupaya mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 2.400 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang tengah membangun sistem gerai dan pergudangan.

Hal tersebut diungkapnya usai mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dia menyebutkan bahwa rakortas ini membahas mengenai inventarisasi lahan yang bakal dibangun untuk KDMP.

"Jadi ini membahas tentang proses percepatan inventarisasi tanah-tanah yang akan segera dibangun, gudang-gudang, gerai-gerai, dan sarana pendukung lainnya," ujarnya.

Ferry menjelaskan, pihaknya juga terus mendorong dan mengembangkan Kopdes yang telah berjalan untuk mendapatkan proposal agar memiliki aktifitas yang lebih produktif ke depan.

"Kami juga membuat skema-skema yang akan memudahkan bagi koperasi-koperasi desa yang sudah melakukan aktivitasnya. Kita akan dorong, kita akan kembangkan untuk bisa memiliki proposal yang lebih komplit," kata Ferry.

Ferry menuturkan, berdasarkan catatannya terdapat lebih dari 2.400 KDMP yang tengah dibangun untuk melengkapi operasional, mulai dari gerai, apotek, klinik dan sebagainya.

"Yang sekarang sedang dibangun sudah terkonfirmasi 2.400-an tapi dari data tanah yang sudah ada 5.000. Tapi kan kita harus verifikasi faktual, lokasinya harus memenuhi syarat, dia harus ada minimum kecukupan tanahnya, terus kemudian strategis, dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan, pemerintah terus melakukan inventarisasi lahan untuk pembangunan fisik KDMP. Salah satunya melalui lahan-lahan aset daerah.

"Kita terus menginventarisir tanah dan kemudian melakukan verifikasi terhadap lokasi titik-titik tanahnya. Tetapi kita juga tetap membuka kemungkinan misalkan ada aset provinsi, kabupaten, kota yang ada sisa lahan tanah kosongnya pun juga bisa dibangun," imbuhnya.