Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya tunggakan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada BUMN untuk anggaran APBN 2024 yang disebut belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.
Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan sudah melunasi seluruh kewajiban tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina.
“Klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidi belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah konfirm sama tim kami di sini, 2024 subsidi-nya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya,” ungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Selasa (30/9).
Ia menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan pada Juni kepada Pertamina dan PLN. “Jadi harusnya sudah clear Pak itu, saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana, tapi di tempat kami sudah kami kirim,” ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bantah Adanya Fiscal Dominance, Pastikan Fiskal dan Moneter Selaras
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan pandangannya mengenai peran subsidi. Ia setujui jika subsidi dan kompensasi merupakan upaya pemerintah untuk ketidaksempurnaan pasar.
"Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata,” katanya.
Menurut Purbaya, subsidi adalah salah satu alat agar masyarakat bisa ikut menikmati pertumbuhan ekonomi. Namun ia juga mengingatkan, bila salah sasaran, subsidi justru bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar.
“Itu yang akan kita monitor terus ke depan. Jadi nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menjalankan subsidi, jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyela penjelasan Purbaya. Ia meminta agar persoalan data pembayaran antara pemerintah dan BUMN bisa segera diselesaikan.
“Pak Menteri, tadi malam kita rapat sama BUMN itu hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir. Bahwa mereka masih punya tunggakan (yang belum dibayar Kemenkeu). Nah ini harus dibuat clear dulu. Jadi mana yang benar ini? Datanya mereka atau datanya Pak Menteri? Supaya kita nggak saling salah menyalahkan,” ujar Mekeng.
Menjawab hal itu, Purbaya kembali menegaskan data yang dimiliki Kemenkeu menunjukkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2024 sudah tuntas.
“Setahu saya sampai saat sekarang ya di 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Tapi data yang kita miliki seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, untuk tahun 2025 memang masih ada yang belum dibayarkan pada triwulan pertama dan kedua. Namun, pemerintah berkomitmen mengikuti prosedur pembayaran yang sedang berjalan.
“Kalau kita lihat nanti bulan Oktober yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami Pak,” kata Purbaya.
Baca Juga: Pesan Menkeu Purbaya untuk Orang Kaya: Jangan Kabur, Bayar Pajak Sesuai Aturan!
Selanjutnya: MotoGP Mandalika Diselenggarakan Akhir Pekan Ini, Simak Agenda Hiburan & Balapnya
Menarik Dibaca: MotoGP Mandalika Diselenggarakan Akhir Pekan Ini, Simak Agenda Hiburan & Balapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
