Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menimbang-nimbang masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasis akrual. Sebab, dengan pencatatan model itu, pemerintah harus menyediakan ruang pelebaran (buffer) defisit yang lebih besar.
Untuk diketahui, selama ini pencatatan APBN dilakukan dengan berbasis kas, yang merupakan pencatatan transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan pencatatan berbasis akrual merupakan pencatatan transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan.
Menurut Sri Mulyani, pencatatan APBN berbasis akrual berdampak positif, yaitu fiskal yang sangat pruden dan ketat. Hal ini dilihat Sri Mulyani akan membuat lembaga pemeringkat utang senang.
Namun, di sisi lain pencatatan APBN berbasis akrual membuat pemerintah harus memperhatikan defisit anggaran. Sebab, seluruh tagihan harus dimasukkan dalam perhitungan laporan keuangan pemerintah meski belum dibayarkan.
Akibatnya, "Fiskal defisit yang cenderung akan lebih kecil karena kami harus memberikan buffer yang lebih besar kalau terjadi hal-hal yang sifatnya di luar kesepakatan di Undang-Undang APBN," kata Sri Mulyani, Jumat (26/5).
Oleh karena itu, APBN berbasis akrual akan berdampak pada kebijakan fiskal Indonesia. Padahal APBN merupakan salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi domestik, terutama proyek penting pemerintah untuk menjaga kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pengelolaan ekonomi dari berbagai tekanan.
Sayangnya, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan secara lebih terperinci besaran buffer yang disiapkan jika APBN berbasis akrual diterapkan. "Kami akan lihat semua tagihan akrual. Namu cukup besar dan sangat signifikan dan akan kurangi jumlah defisit," tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasuiton mengatakan, pencatatan APBN ke depan tidak lagi selalu berbasis kas, melainkan berbasis akrual. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sumberdaya manusia (SDM) hingga sistem informasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
