Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo
Lebih lanjut dia menyampaikan dalam konteks BUT, atas laba BUT pemerintah akan tetap mengenakan pajak sebagaimana laba perusahaan dari Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri.
Setali tiga uang, perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di mana hanya perusahaan operasional dari negara asal tetap membayar pajak atas laba yang dihasilkan di dalam negeri.
Baca Juga: Banjir omnibus law, ekonom Indef ingatkan pemerintah agar tidak salah fokus
Yoga bilang pemerintah saat ini masih merujuk pada aturan lama. Sementara, aturan teknis lebih lanjut masih dirumuskan. “Kami tetap berupaya untuk mendorong laba BUT diinvestasikan kembali di Indonesia,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Rabu (22/1).
Ketentuan perpajakan BUT untuk KKKS berada dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan akan disapu.
Pada, Pasal 26 ayat (4) menyebut apabila Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari BUT tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka tidak akan dikenai PPh Final 20%.
