Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
Strategi pemerintah
Sementara itu, pemerintah mengaku siap menghadapi segala potensi risiko pada perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri pada tahun ini.
Dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak menampik adanya beberapa potensi risiko, khususnya yang berasal dari global.
"Merespon hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Menghadapi tingginya volume utang jatuh tempo pemerintah sepanjang tahun ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu Luky Alfirman juga percaya diri.
Menurutnya, seluruh strategi DJPPR sepanjang tahun ini, termasuk soal penerbitan utang baru, sudah memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh.
"Semua sudah diperhitungkan, termasuk yang akan jatuh tempo, dalam strategi penerbitan SBN tahunan. Semuanya masih on-track," ujar Luky kepada Kontan.co.id, Rabu (8/5).
Sepanjang tahun ini, Kemkeu mematok penerbitan SBN Gross sebesar Rp 825,7 triliun. Sementara, penerbitan SBN Neto ditargetkan sebesar Rp 388,96 triliun.
Untuk mencegah besarnya risiko mata uang (currency risk), DJPPR pun merencanakan strategi penerbitan SBN yang sekitar 86% berdenominasi rupiah, baik melalui masing-masing 24 kali lelang untuk SBN konvensional dan syariah maupun melalui SBN non-lelang seperi ritel dan private placement.
Di samping itu, DJPPR juga menargetkan penerbitan SBN valas dengan komposisi sekitar 17%. Salah satu tujuannya, untuk mencegah crowding-out terjadi di dalam pasar keuangan domestik.
Berdasarkan data DJPPR, total realisasi penerbitan SBN hingga 25 April lalu mencapai Rp 386,25 triliun. Penerbitan tersebut terdiri dari SBN lelang, SBN ritel, private placement, dan penerbitan SBN valas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
