kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 3.049.000   4.000   0,13%
  • USD/IDR 16.909   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.693   115,78   1,53%
  • KOMPAS100 1.075   16,52   1,56%
  • LQ45 785   12,74   1,65%
  • ISSI 272   4,12   1,54%
  • IDX30 418   8,12   1,98%
  • IDXHIDIV20 513   10,74   2,14%
  • IDX80 121   1,70   1,43%
  • IDXV30 138   1,99   1,46%
  • IDXQ30 135   2,64   2,00%

Menkeu Purbaya Ungkap 41% Penerima PBI JKN Bukan Kelompok Miskin


Senin, 09 Februari 2026 / 12:51 WIB
Menkeu Purbaya Ungkap 41% Penerima PBI JKN Bukan Kelompok Miskin
ILUSTRASI. Menteri Keuangan ungkap 41% penerima PBI JKN ternyata bukan kelompok miskin. Cari tahu mengapa ini terjadi dan bagaimana dampaknya pada anggaran negara. (KONTAN/Kontan)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih adanya persoalan serius dalam ketepatan sasaran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Ia menyebut, sekitar 41% penerima PBI JKN berasal dari kelompok masyarakat yang seharusnya tidak masuk kategori miskin.

Menurut Purbaya, dari total anggaran belanja pemerintah dalam APBN 2026 yang manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat, porsi terbesar memang ditujukan untuk kelompok rentan.

Sekitar 59% dari alokasi tersebut telah dinikmati oleh masyarakat pada desil 1 hingga 5, yakni kelompok yang seharusnya menjadi penerima PBI JKN.

Baca Juga: Mensos: 15 Juta Warga Mampu Tercatat sebagai Penerima PBI Jaminan Kesehatan

Namun demikian, ia menyoroti masih adanya penerima PBI JKN yang berada pada desil 6 hingga 10, atau kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak lagi layak menerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari negara.

"Namun, masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6 hingga 10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN," ujar Purbaya dalam rapat konsultasi bersama dengan Pimpinan DPR RI, Senin (9/2/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Kegaduhan Penokatifan PBI JKN

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan, secara keseluruhan sekitar Rp 897,6 triliun dari belanja APBN 2026 diperkirakan akan diterima langsung oleh masyarakat melalui berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial lainnya, termasuk PBI JKN yang mencakup 96,8 juta peserta.

"Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," katanya.

Selanjutnya: Bargain Hunting, Harga Emas Dunia Naik Kembali ke Kisaran US$ 5.000

Menarik Dibaca: Bargain Hunting, Harga Emas Dunia Naik Kembali ke Kisaran US$ 5.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AI untuk Digital Marketing: Tools, Workflow, dan Strategi di 2026 Mastering Strategic Management for Sustainability

[X]
×