/2026/01/28/1419203316.jpg "Izin Dicabut, Pemerintah Bahas Nasib Tambang Emas Martabe dengan Agincourt")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Investasi menyatakan telah menggelar pertemuan dengan Agincourt Resources untuk membahas aspek hukum dan lingkungan terkait operasional Tambang Emas Martabe.
Pertemuan ini dilakukan setelah pemerintah mencabut izin usaha pertambangan perusahaan tersebut akibat dugaan pelanggaran lingkungan.
Agincourt Resources merupakan bagian dari konglomerasi Astra International Tbk (ASII). Pemegang saham mayoritas Astra adalah Jardine Matheson.
Perusahaan tambang emas itu termasuk dalam 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah menyusul tudingan pelanggaran lingkungan yang dinilai memperparah banjir besar di Sumatra pada tahun lalu. Banjir tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.200 orang.
Baca Juga: IUP Dicabut, Ini Perjalanan Agincourt yang Sempat Dimiliki Keluarga Hartono
Dalam perkembangan terbaru, dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) Danantara Indonesia yang dipimpin Menteri Investasi Rosan Roeslani membentuk perusahaan baru bernama PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Entitas ini disiapkan untuk mengambil alih pengelolaan Tambang Martabe.
Dalam pernyataannya sebagai Menteri Investasi, Rosan menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah terkait tambang tersebut akan dilakukan secara hati-hati.
"Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan hukum, serta memastikan kepercayaan terhadap iklim investasi," ujar Rosan.
Baca Juga: Guru Besar Unhas: Pencabutan IUP Agincourt Wewenang Menteri ESDM
Sejumlah analis menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan sektor sumber daya alam, termasuk pengambilalihan Martabe, berpotensi memengaruhi sentimen investor.
Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa penegakan aturan lingkungan dan tata kelola menjadi prioritas dalam kebijakan sektor pertambangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
