Mendagri Tito Karnavian Tuding Ada Perusahaan Besar di Balik Beras Oplosan

Selasa, 22 Juli 2025 / 19:06 WIB

Mendagri Tito Karnavian menyoroti ihwal kasus beras oplosan yang belakangan tengah ramai diperbincangkan publik.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti ihwal kasus beras oplosan yang belakangan tengah ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, ini turut memukul beban rakyat di tengah stok beras yang tengah melimpah.

Tito menjelaskan bahwa modus yang dilakukan perusahaan-perusahaan beras yakni mencampurkan beras kualitas medium dengan beras premium yang kemudian dijual dengan harga beras premium.

“Oplosannya beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium setelah itu dijual harga premium, ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ada yang perusahaan besar,” ujarnya dalam rapat pengendalian inflasi daerah, di Jakarta, Selasa (22/7).

Di samping itu, Tito mengungkapkan, beras yang dijual dengan label kemasan sebesar 5 kilogram (kg) ada yang tak sesuai dengan berat, di mana isi beras tersebut hanya sebesar 4,5 kg, jika dikalikan dengan jumlah yang beredar bisa mencapai jutaan kantong beras.

Meski demikian, Tito tak menyebutkan siapa-siapa saja pelaku perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan beras oplosan tersebut.

“Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah tapi harganya naik karena (beras) oplosan dinaikkan harga premium kemudian jumlahnya juga dikurangin dan ini membuat beban rakyat menjadi tinggi,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa produsen beras yang terduga melakukan pengoplosan beras telah disampaikan aparat penegak hukum (APH).

Amran mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi gabungan bersama Satgas Pangan dan menemukan adanya dugaan pengoplosan beras oleh 212 merek.

Menurutnya, modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 99 triliun.

“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Arman dalam keterangan resminya, Selasa (15/7).

Terkait praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.

“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara super power dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” ungkapnya.

Amran juga menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia menyayangkan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp 3.000/kg.

“Kalau beras naik Rp 3.000/kg, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam,” ujarnya.