Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo diperkirakan akan mempertahankan beberapa menteri untuk membantunya di pemerintahan lima tahun mendatang. Dengan demikian, tentunya ada menteri yang tersingkir dari kabinet kerja.
Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Menurut dia, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodir nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung.
Selain itu, ia juga memastikan akan ada menteri dari kalangan profesional. Yang jelas, Jokowi menambahkan bahwa banyak juga menteri dari Kabinet Kerja yang ia pertahankan di pemerintahan mendatang.
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi sejumlah nama yang mungkin masih akan menemani Jokowi lima tahun mendatang.
Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Lakonnya sebagai penjaga perairan Indonesia tak diragukan lagi. Ia berada di garis terdepan jika ada kapal asing ilegal yang mencoba mengeruk sumber daya laut manusia.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.
"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7).
Jika menteri-menteri strategis itu diganti, maka harus beradaptasi lagi dari awal dan mengejar ketertinggalan program yang tengah berjalan.
Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.
Jokowi pernah menyatakan bahwa ia ingin kabinetnya nanti mampu berlari lebih kencang sehingga sulit mengganti orang-orang tersebut. "Mungkin ada menteri yang akselerasinya tidak perlu lagi penyesuaian, bisa bekerja lebih cepat akselerasinya karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut," kata Pangi.
Di sisi lain, ada pula sejumlah menteri yang menurut Pangi akan dicopot. Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.
Ia mencontohkan menteri-menteri yang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman. Ada kemungkinan akibat kesalahan berat atau sebagai peringatan dini. Menurut dia, wajar Presiden menyemprot para bawahannya karena ada hal yang tidak tercapai. "Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.
Sebaiknya, kata Pangi, menteri yang dipilih Jokowi mampu membangun optimisme kerja melampaui target pemerintah. Menteri tersebut harus mampu memberi target ke presiden bahwa ia akan melakukan apa saja di kabinet dan apa yang dia sanggupi. "Jadi Presiden kaget ternyata ekspektasinya tinggi. Itu jauh lebih penting," kata dia.
Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi. Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.
Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan jika politisi harus mengurusi masalah hukum. Menurut Pangi, lebih baik posisi Menkumham diisi oleh profesional yang ahli di bidang hukum, bukan dari legislatif.
Ada pula nama-nama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem, yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di KPK. Menurut Pangi, sebaiknya ketiga menteri tersebut tidak lagi masuk ke dalam kabinet. Sebab, begitu berurusan dengan KPK, maka citranya sudah buruk, tak hanya pribadi tapi juga kementeriannya.
"Kalau Jokowi mau menyelesaikan ini, salah satunya tidak ada lagi kompromi dengan menteri yang terkait dengan penegakan hukum," kata Pangi. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membaca Potensi Menteri yang Bertahan dan Hengkang dari Kabinet Jokowi"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
