Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
Di sisi lain, ada pula sejumlah menteri yang menurut Pangi akan dicopot. Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.
Ia mencontohkan menteri-menteri yang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman. Ada kemungkinan akibat kesalahan berat atau sebagai peringatan dini. Menurut dia, wajar Presiden menyemprot para bawahannya karena ada hal yang tidak tercapai. "Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.
Sebaiknya, kata Pangi, menteri yang dipilih Jokowi mampu membangun optimisme kerja melampaui target pemerintah. Menteri tersebut harus mampu memberi target ke presiden bahwa ia akan melakukan apa saja di kabinet dan apa yang dia sanggupi. "Jadi Presiden kaget ternyata ekspektasinya tinggi. Itu jauh lebih penting," kata dia.
Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi. Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.
Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan jika politisi harus mengurusi masalah hukum. Menurut Pangi, lebih baik posisi Menkumham diisi oleh profesional yang ahli di bidang hukum, bukan dari legislatif.
Ada pula nama-nama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem, yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di KPK. Menurut Pangi, sebaiknya ketiga menteri tersebut tidak lagi masuk ke dalam kabinet. Sebab, begitu berurusan dengan KPK, maka citranya sudah buruk, tak hanya pribadi tapi juga kementeriannya.
"Kalau Jokowi mau menyelesaikan ini, salah satunya tidak ada lagi kompromi dengan menteri yang terkait dengan penegakan hukum," kata Pangi. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Membaca Potensi Menteri yang Bertahan dan Hengkang dari Kabinet Jokowi"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
