Lembaga pengatur royalti pemusik harus transparan

Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Di hadapan para musisi nasional, presiden Joko Widodo meminta Lembaga Menajemen Kolektif (LMK) lebih aktif mengembangkan industri kreatif, terutama musik. Sebab, dengan adanya LMK yang mengatur royalti musik secara kolektif, kualitas industri kreatif bisa ditingkatkan.

Ujungnya, peningkatan penghasilan musik akan terdorong.  "Saya minta manajemen kolektif bekerjasama dengan pemerintah," ujar Jokowi, Senin (17/5) di Istana Negara, Jakarta.

Sekadar informasi, keberadaan LMK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun salah satu tugasnya adalah, untuk menetapkan sistem, dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK.

Tugas lainnya adalah, menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Nah, menurut Jokowi keberadaan lembaga ini bisa menambah kaya para pelaku industri musik tanah air.

Jika dikaitkan dengan maraknya aksi pembajakan, Jokowi ingin lembaga ini bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Apalagi, mengingat perputaran uang di pasar pemalsuan musik itu cukup besar, dan menggerus pendapatan royalti musisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News