KPU: Calon kepala daerah harus miliki visi pajak

Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Penerimaan pajak menjadi unsur penting dalam mengelola perekonomian. Maka dari itu setiap calon pejabat daerah yang ingin menjabat harus mempunyai visi dan misi terhadap rencana penerimaan pajak daerahnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Malik mengatakan, pajak akan menjadi bagian dari program visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelumnya belum ada penekanan mengenai isu pajak masuk menjadi program kerja.

"Sekarang kami dorong agar pemerintah daerah (pemda) mempertegas program mereka," ujar Husni, Jumat (29/5). Menurut Husni, program pajak ini merupakan hasil tindak lanjut Memorandum of Understanding (Mou) yang sudah ditandangani antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan KPU.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi calon pejabat daerah yaitu visi misi program pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Nantinya LHKPN tersebut akan dipublish oleh KPU untuk masing-masing calon, kemudian Dirjen Pajak bisa membandingkan kepatuhan dan kekayaan yang dimiliki.

Jika dua syarat itu tidak memenuhi maka si calon dianggap tidak memenuhi syarat. Syarat pajak ini nantinya akan mulai berlaku pada pilkada serempak pada Desember mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

PTKP, pajak yang sudah masuk akan dikembalikan

Nasional

Kenaikan PTKP bisa tutupi kekurangan pajak

Nasional

Kenaikan PTKP berlaku untuk tahun pajak 2015

Internasional

Sistem Pajak Singapura menolong penderita kanker

Nasional

E-faktur berlaku, setoran pajak ditarget naik 10%

Nasional

Dirjen Pajak ingin tax amnesty berlaku September