Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
BRISBANE. Tersendatnya kemajuan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia selama ini, disebabkan mandulnya Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau public private partnership (PPP). Di KPS tidak ada ketegasan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Managing Partner HD Asia Advsirory dan penggagas dialog pelaku Infrastruktur Indonesia-Australia, Bernardus Djonoputro, mengutarakan hal tersebut kepada Kompas.com, Sabtu (15/11).
"Partisipasi swasta melalui skema KPS inilah yang selama ini tidak bekerja dengan baik sehingga proyek infrastruktur banyak yang buntu. Padahal, KPS sangat diharapkan menjadi salah satu penerobos kebuntuan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan dana lebih kurang Rp 6.000 triliun," jelas Bernardus.
Selain mandulnya KPS, tersendatnya percepatan pembangunan proyek infrastruktur juga disebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan ketegasan pemerintah. Sebaliknya, mitra swasta dan investor lokal dan internasional justru memerlukan sinyal dan arahan yang jelas tentang aspek kontrak, penjaminan, project financing sampai pengaturan porsi pemerintah dalam ekuitas.
"Untuk itu, saya sarankan agar presiden membuat Unit Kerja di level teratas, untuk menangani dan memayungi semua kegiatan yang berhubungan dengan KPS. Sehingga viability gap fund (dana dukungan tunai infrastruktur) melalui skema penjaminan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, penyertaan ekuitas melalui PT Sarana Multifinansial Infrastruktur, maupun PPP Center dan proyek prioritas di Bappenas, semua dapat bergerak seirama, tepat sasaran, dan efektif," papar Bernardus.
Dia menambahkan, berbagai inisiatif yang banyak dilakukan oleh pelaku bidang infrastruktur harus didukung. Karena, menurut dia, semua pihak perlu bahu membahu untuk membangun target infrastruktur Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni 2.000 kilometer jalan, 10 bandar udara, 24 pelabuhan dan 35.000 MW listrik.
"Sehingga target pertumbuhan ekonomi kita dapat tercapai," tandas Bernardus.
Salah satu inisiatif tersebut adalah usulan membentuk kelompok kerja (working group) Infrastruktur Indonesia-Australia yang mengemuka pada pertemuan informal para pelaku infrastruktur Indonesia-Australia, di Brisbane, Sabtu (15/11/2014).
Kelompok kerja ini merupakan sebuah forum dialog para pemangku kepentingan bidang infrastruktur kedua negara yang diharapkan bisa dimulai kuartal pertama 2015.(Hilda B Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
