kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Komisi III DPR pertanyakan kehadiran menteri hukum dan HAM


Selasa, 22 November 2011 / 14:53 WIB
Komisi III DPR pertanyakan kehadiran menteri hukum dan HAM
ILUSTRASI. Kelapa sawit.


Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can

JAKARTA. Komisi III DPR mempermasalahkan kehadiran Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dalam rapat kerja dengan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR Syariffudin Sudding mempertanyakan kapasitas Amir dalam rapat itu.

Menurutnya, seharusnya yang lebih relevan hadir dalam rapat tersebut adalah Ketua Panitia Seleksi Patrialis Akbar yang juga bekas menteri hukum dan HAM. "Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Amir, saya pikir dalam rapat ini penting untuk menghadirkan Patrialis," katanya, Selasa (22/11).

Namun, interupsi yang dilayangkan Sudding bisa diredam Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman. Dia menjelaskan, kehadiran Amir berdasarkan hasil pertemuan pimpinan DPR.

Benny memaparkan, hasil pertemuan itu memutuskan mengundang panitia seleksi calon pimpinan KPK dan Amir. "Jadi jelas, kehadiran menteri hukum dan HAM sudah sesuai dengan undangan," katanya.

Mendengar penjelasan itu, anggota Komisi III DPR akhirnya faham. Mereka tak lagi mempertanyakan kapasitas Amir dalam rapat itu. Masalahnya, Patrialis belum hadir ketika rapat dimulai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×