kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.704.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.310   25,00   0,15%
  • IDX 6.803   14,96   0,22%
  • KOMPAS100 1.005   -3,16   -0,31%
  • LQ45 777   -4,08   -0,52%
  • ISSI 212   1,22   0,58%
  • IDX30 402   -2,62   -0,65%
  • IDXHIDIV20 484   -3,58   -0,73%
  • IDX80 114   -0,52   -0,46%
  • IDXV30 119   -0,94   -0,79%
  • IDXQ30 132   -0,40   -0,30%

Komisi II DPR: Menurunnya Kelas Menengah Bisa Meningkatkan Kelompok Miskin


Kamis, 12 September 2024 / 13:33 WIB
Komisi II DPR: Menurunnya Kelas Menengah Bisa Meningkatkan Kelompok Miskin
ILUSTRASI. Karyawan kelas menengah berjalan kaki saat jam makan siang di kompleks perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024). LAnggota Komisi VI DPR RI Amin AK menyoroti turunnya masyarakat kelas menengah belakangan ini.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menyoroti turunnya masyarakat kelas menengah belakangan ini. Menurutnya, ini akan berdampak pada meningkatnya kelompok miskin di Tanah Air.

“Yang lagi hangat hari ini tentang menurunnya jumlah kelas menengah dan ini rentan menjadi orang miskin,” ujarnya saat rapat kerja bersama Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Jakarta, Kamis (12/9).

Amin menjelaskan, berdasarkan penilaian para ahli kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih fokus kepada 20% kelompok masyarakat kelas bawah dan 10% kelompok ekonomi kelas atas. Sementara untuk kelas menengah kurang menjadi perhatian.

Dia menyebutkan, setidaknya terdapat lima kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kelompok masyarakat kelas menengah. Pertama, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kedua rencana pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober 2025.

Ketiga, penyesuaian subsidi kereta rel listrik (KRL) di tahun 2025, keempat iuran dana pensiun tambahan, dan kelima asuransi Third Party Liability (TPL) kendaraan direncanakan berlaku mulai Januari 2025.

“Ini semua menyasar kelas menengah dan kalau kita lihat jumlah data BPS tahun 2019 jumlah kelas menengah kita 57 juta sekian, per hari ini kurang lebih tinggal 47 juta, berarti ada penurunan 10 juta orang,” terang Amin.

Lebih lanjut, Amin menegaskan, kelima kebijakan tersebut mengancam meningkatnya kelompok masyarakat miskin. Untuk itu, kata dia, ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan termasuk Kementerian Investasi/BKPM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×