kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Dinilai Tak Libatkan Publik, Komisi IX DPR Kritik Kemenkes Terkait PP 28/2024


Kamis, 05 September 2024 / 22:34 WIB
Dinilai Tak Libatkan Publik, Komisi IX DPR Kritik Kemenkes Terkait PP 28/2024
ILUSTRASI. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersiap menyampaikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).Anggota Komisi IX DPR RI mengkritisi Kemenkes terkait proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mengkritisi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik. 

Pasalnya, Kemenkes dianggap tak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan tersebut.

Para legislator juga menyoroti proses penyusunan yang masih bermasalah, terutama dalam transparansi prosedur karena pemerintah dianggap masih minim melibatkan publik dalam rapat-rapat penyusunan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Siap Tindak Lanjut Masukan Anggota Komisi IX DPR Terkait KRIS

Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago menegaskan perlunya komitmen Kemenkes untuk melibatkan publik dalam proses penyusunan regulasi. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi IX DPR pada Kamis (29/8/2024) lalu. 

“DPR berharap agar ke depan, pelibatan publik menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan pemerintah,” kata Irma dalam rapat.

Kemenkes sendiri menargetkan aturan turunan dari PP tersebut rampung pada minggu kedua bulan September dengan bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Permenkes ini disinyalir memuat ketentuan kemasan polos dengan referensi dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tidak diratifikasi oleh Indonesia. 

Baca Juga: Kasus DBD Kian Meningkat, Komisi IX: Jangan Anggap Sebagai Siklus Tahunan

Senada, anggota Komisi IX lainnya yakni politisi Partai Golkar Darul Siska, Edy Wuryanto dari Fraksi PDIP dan politisi PKS Kurniasih Mufidayati, mengungkap meskipun ada komitmen untuk melibatkan DPR dalam proses pembuatan PP, tapi kenyataannya, DPR tidak diundang dalam rapat-rapat terkait. 

Kurniasih menekankan bahwa keterlibatan publik, termasuk DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya dilakukan melalui FGD.  “Jadi, mana yang disebut keterlibatan publik? Pada tahapan ini, justru kami sebagai perwakilan publik tidak diajak bicara. Saya kita ini menjadi catatan dari penyusunan aturan,” kata Kurniasih.


Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi IX DPR Kritik Kemenkes, Pembentukan PP 28/2024 Dinilai Minim Pelibatan Publik, https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/05/komisi-ix-dpr-kritik-kemenkes-pembentukan-pp-282024-dinilai-minim-pelibatan-publik.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×