Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Kisruh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) nampaknya berimbas pada kinerja Departemen Luar Negeri (Deplu) dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Deplu menilai jika masalah kewenangan penempatan TKI di luar negeri antara BNP2TKI dan Depnakertrans tak kunjung usai, maka menyulitkan kinerja kantor perwakilan Indonesia di negara tujuan TKI.
"Kami di Deplu hanya kebagian masalah di muaranya saja, seringkali imbas dari masalah-masalah di hulu yang tidak tertangani dengan baik. Untuk itu, kami menghendaki adanya kerjasama yang produktif antara Depnakertrans dan BNP2TKI sehingga mengurangi beban kami," imbuh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hasan Wirajuda di kantor Presiden, Rabu (11/2).
Menlu menjelaskan masalah-masalah hulu yang semestinya harus diselesaikan BNP2TKI dan Depankertrans antara lain pengiriman tenaga kerja yang transparan seperti waktu tiba dan kontrak kerjanya, pelatihan dan keterampilan yang menjadi bekal TKI. "Deplu penting memperoleh infomrasi ini sebagai bekal mengurus TKI jika terjadi masalah," imbuh Menlu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
