/2024/09/02/771792508.jpg "Prabowo: Tidak Ada Orang Kebal Hukum, Termasuk dari Gerindra")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - NGANJUK. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pihak-pihak yang terindikasi melakukan penyelewengan, termasuk kader dari partainya sendiri, Partai Gerindra.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2-26).
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp 17.600 per Dolar AS, Presiden Prabowo: Orang Desa Enggak Pusing
Dalam pidatonya, Prabowo mengaku prihatin karena masih menemukan pejabat yang telah diberi kepercayaan justru menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tetap melanjutkan proses pemeriksaan tanpa pandang bulu.
“Tidak ada orang Prabowo. Kalau ada indikasi, terus periksa,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, kader Partai Gerindra pun harus diproses apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses. Justru harus memberi contoh,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Minta Aparat Bersih-Bersih, Jangan Bekingi Narkoba dan Penyelundupan
Prabowo mengungkapkan pernyataan tersebut disampaikan setelah menerima laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pihak dekat dengannya.
Menurut dia, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sempat meminta arahan apakah pemeriksaan tetap perlu dilanjutkan karena pihak yang diperiksa memiliki kedekatan dengan Presiden.
“Dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan pemeriksaan karena dia tahu ini dekat sama Presiden,” ujarnya.
Namun, Prabowo mengaku langsung meminta agar proses pemeriksaan tetap diteruskan.
“Teruskan pemeriksaan,” tegasnya.
Baca Juga: Rupiah Ambruk ke Level Terendah, Prabowo: Rakyat Desa Tak Pakai Dolar
Prabowo menilai, pejabat yang diberi amanah dan jabatan negara seharusnya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, bukan justru memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
“Kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati, bukan diberi wewenang malah merasa di atas,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang terbukti menerima uang secara tidak sah agar segera mengembalikannya sebelum diproses secara hukum.
“Nanti menteri-menteri sakit hati, suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal. Enggak mau ya sudah urusan sama Kejaksaan,” ujar Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
