Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak, sedang dikejar target. Setiap hari mereka melakukan konsinyering di sebuah hotel bintang lima yang berlokasi di Jl Jenderal Sudirman.
Rapat berlangsung secara maraton, dari pagi sekitar pukul 10.00 WIB hingga malam hari, hampir tidak ada jeda. Maklum, karena pemerintah dan DPR sama-sama berharap beleid yang sedang disusun ini bisa diputuskan pada pertengahan Juni nanti.
Sementara jika melihat waktu yang ada, hanya tinggal dua pekan lagi. Nah, untuk memperlancar pembahasan maka diputuskan pembahasan dilakukan secara tertutup dari media. Konon, banyak informasi penting yang tidak boleh sembarang orang tahu.
Jika konsinyering terbuka, maka dihawatirkan banyak data rahasia yang bocor. Mengingat, kebijakan pengampunan pajak ini memang melibatkan data intelejen yang tentunya rahasia. Terutama menyangkut data wajib pajak, yang sebagian besar pengusaha.
Karena tertutup inilah, maka banyak kejadian yang tidak terduga. Salah satunya adalah pergantian ketua panja dari pemerintah yang sebelumnya dijabat oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugiasetiadi, yang diakibatkan kekecewaan parlemen atas sikap mantan Staf Ahli Menteri Keuangan itu.
Tetapi meskipun DPR dan pemerintah kompak membantahnya, kabar tak sedap terbongkar juga. Dari pengamatan KONTAN dalam pelaksanaan konsinyering, pasca kabar penyebab pergantian bocor ke publik situasi Panja menjadi lebih paranoid terhadap media.
Sulit sekali untuk mendapatkan keterangan dari pihak DPR dan panitia mengenai perkembangan pembahasan. Bahkan, ketika ditemui di lokasi Panja, hampir semua pejabat pemerintah seperti Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto dan pimpinan panja lainnya menghindar.
Termasuk sejumlah staf Kemkeu yang ada di lokasi enggan memberikan keterangan apapun. Katanya, tidak boleh ada informasi apapun yang dibahas sampai didengar media. Mereka takut dipersalahkan, seperti ketika bocornya informasi pergantian Ken dari ketua Panja. "Semua orang panik mendengar berita itu," katanya.
Keterangan yang diperoleh KONTAN hanyalah dari Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit. Ahmadi mengaku pembahsan Panja memang baisanya berlangsung tertutup, karena menyangkut kerahasiaan data.
Ia berharap pembahasan bisa lebih fokus dan lancar mengingat waktu yang sudah mepet. Apalagi, pembahasan hingga kini masih berkutat mengenai ketentuan umum, belum masuk ke maslaah substansi seperti tarif uang tebusan. "Kita optimis pertengahan Juni," ujar Ahmadi.
Ahmadi yakin, waktu yang tersisia cukup untuk menyelesaikan pembahasan. Ada sekitar 27 pasal yang harus dibahas Panja. Dari 27 pasal itu, mereka mengelompokannya kedalam lima kluster tema utama, ketentuan umum merupakan kluster pertama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
