kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.794   1,00   0,01%
  • IDX 7.460   -19,91   -0,27%
  • KOMPAS100 1.153   -1,43   -0,12%
  • LQ45 914   0,41   0,05%
  • ISSI 225   -1,12   -0,49%
  • IDX30 472   0,95   0,20%
  • IDXHIDIV20 569   1,36   0,24%
  • IDX80 132   0,02   0,01%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,24   0,16%

Ketua KPK: Kalau pemda bersih, kenapa harus takut?


Senin, 09 Desember 2013 / 13:53 WIB
Ketua KPK: Kalau pemda bersih, kenapa harus takut?
ILUSTRASI. A worker is seen at an assembly line of Honda Motor Co.'s motorcycles at Honda's Kumamoto factory in Ozu town, Kumamoto prefecture, Japan,


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad merespons positif pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemberantasan korupsi. Ia bilang, KPK tetap serius dan bekerja keras memberantas korupsi di negeri ini.

Namun terkait permintaan SBY agar aparat penegak hukum, termasuk KPK tidak menggunakan cara-cara yang membuat para pemerintah di daerah takut dituduh korupsi, Abraham menilai hal itu wajar-wajar saja.

Menurutnya, Pemda, baik itu gubernur, bupati dan walikota seharusnya tidak takut terhadap aparat penegak hukum seperti KPK bila mereka menjalankan pemerintahannya secara jujur dan benar.

"Pemdanya saja yang ketakutan, kalau mereka itu bersih, mereka tidak perlu takut. Jadi kalau pemdanya kotor dan korupsi, pastilah dia takut," tutur Abraham usai mengikuti Puncak Peringatan Anti Korupsi dan HAM se dunia di Istana Negera, Senin (9/12).

Abraham menjelaskan bahwa KPK tidak merasa tersindir oleh pidato presiden yang menilai seolah-olah penegak hukum membuat pemda tidak bekerja maksimal dalam memajukan daerahnya. Sebaliknya, ia menilai dukungan SBY terhadap KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi cukup maksimal. "Pidato presiden tadi senafas dengan pemberantasan korupsi," jelasnya.

Dalam pidatonya, SBY mengatakan sering mendapat keluhan dari pemerintah daerah terkait pemberantasan korupsi. Mereka merasa takut dan gamang dalam mengambil keputusan untuk pembangunan di daerah karena takut dibilang korupsi dan dijadikan pesakitan.

Akibatnya, pemda tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk lambatnya penyerapan APBD dan peningkatkan pembangunan di daerah. Karena kondisi itu, SBY meminta agar penegakkan hukum tetap dilakukan tapi dengan cara kondusif dan tidak membuat pemda merasa takut dalam menjalankan tugasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×